Kabinet Indonesia Maju
yang beberapa hari lalu dilantik Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf memiliki
sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk bangsa. Di antaranya di sektor hukum dan
ekonomi.

Pengamat Politik
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad
menyebut, publik kini menanti gebrakan dari menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dari sekian banyak PR yang bakal dikerjakan, terdapat dua sektor penting yang
ditunggu rakyat Indonesia. Yaitu, sektor hukum dan ekonomi.

“Masyarakat menunggu
gebrakan yang dilakukan para menteri itu. Apalagi figur yang masuk dalam
kabinet Indonesia Maju adalah orang-orang hebat di bidangnya,” Andriadi Achmad
kepada JawaPos.com, Senin (28/10).

Menurut Andriady,
rakyat sangat berharap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bisa menyelesaikan berbagai
persoalan-persoalan bangsa khususnya terkait dengan perbaikan ekonomi dan
kepastian hukum. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu,
agenda perbaikan ekonomi dan hukum perlu perhatian serius, dikebut, dan
digenjot secara masif. “Persoalan tersebut akar dari persoalan-persoalan
lainnya,” Direktur Eksekutif PolCom SRC (Political Communication Studies and
Research Center) itu.

Andriadi menyebut,
para menteri di Kabinet Indonesia Maju harus melakukan percepatan gerakan dalam
melanjutkan pembangunan periode pertama Jokowi. “PR-PR Jokowi di periode
pertama perlu diselesaikan secepat mungkin. Mulai dari persoalan politik,
hukum, ekonomi, disintegrasi bangsa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri
Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku memiliki banyak tugas untuk
melanjutkan pencapaian dari pendahulunya, Ryamizard Ryacudu. Di antaranya
masalah terkait dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI maupun
kesejahteraan prajurit TNI.

Begitu juga dengan Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia mengaku, menjadi menteri selama dua periode
memiliki tantangan tersendiri untuk bisa lebih kencang berlari menjaga
perekonomian Indonesia. Dia menyebut bahwa tantangan ke depan lebih berat.
Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi perekonomian global yang dinamis
dan tidak pasti. Apalagi, pelemahan ekonomi sudah menekan negara-negara lain.
“Dibutuhkan suatu policy yang terus menerus untuk menjaga
ekonomi kita dari tantangan pelemahan global,” ujarnya.

Untuk menjawab
tantangan itu, Sri Mulyani memastikan tidak kaku dengan suatu kebijakan. Dia
tetap terbuka dengan dinamika yang ada. Sebab, tidak ada kebijakan yang
sifatnya statis. ’’Harus terus melihat dinamika dari kondisi ekonomi, unsur
dari sumber daya, dan apa-apa yang perlu ditingkatkan,’’ ungkap perempuan
kelahiran 26 Agustus 1962 itu.(jpc)