Kementerian P2MI Gandeng Bappenas dan Unpad Transformasi Tata Kelola Pekerja Migran

JAKARTA, PROKALTENG.CO  — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mentransformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berfokus pada penguatan pelindungan, peningkatan kompetensi SDM, serta penyiapan pekerja migran sesuai kebutuhan pasar kerja global.

Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/7).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin yang didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Bappenas dalam penguatan kelembagaan Kementerian P2MI.

Mukhtarudin mengungkapkan bahwa sejak mengalami transformasi dari BP2MI menjadi Kementerian P2MI dalam struktur Kabinet Merah Putih, eksistensi kementerian ini semakin diperhitungkan baik di dalam maupun luar negeri.

Penyatuan peran regulator yang sebelumnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan operator ke dalam satu atap di Kementerian P2MI mempermudah pengambilan keputusan serta mempercepat gerak operasional di lapangan.

“Dulu Kementerian P2MI mungkin dianggap kurang strategis, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai diperhitungkan. Banyak negara luar yang melirik dan memperkuat kerja sama, seperti kunjungan Menteri Tenaga Kerja Turki, serta perwakilan dari Malaysia, Portugal, hingga Albania. Ini bukti eksistensi kementerian kita sudah diakui dalam penataan pekerja migran,” jelas Menteri Mukhtarudin.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI mengemban dua mandat utama dalam tata kelola ketenagakerjaan migran.

Pertama, penguatan pelindungan dari hulu ke hilir untuk menjamin keamanan pekerja sejak sebelum penempatan atau pre-deployment, selama bertugas di negara tujuan, hingga kembali ke Tanah Air.