Usai Hasto, KPK Juga Cegah Eks Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri

PROKALTENG.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu menyusul penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK.

Selain Hasto, KPK juga mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak bepergian ke luar negeri. Hal itu sebagaimana surat yang beredar di kalangan awak media.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap keduanya. Pencekalan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan TPK tersebut di atas,” kata Tessa saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).

Tessa menegaskan, keterangan terhadap keduanya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang salah satunya menjerat Harun Masiku. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan Ybs di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” tegas Tessa.

Yasonna H Laoly juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Rabu (18/12). Dalam pemeriksaan itu, Yasonna didalami terkait surat fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan data perlintasan Harun Masiku.

Data perlintasan itu dalami, mengingat Yasonna merupakan Menkumham era Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa (24/12). Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK. (jpr/rek/jpg)

PROKALTENG.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu menyusul penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK.

Selain Hasto, KPK juga mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak bepergian ke luar negeri. Hal itu sebagaimana surat yang beredar di kalangan awak media.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap keduanya. Pencekalan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan TPK tersebut di atas,” kata Tessa saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).

Tessa menegaskan, keterangan terhadap keduanya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang salah satunya menjerat Harun Masiku. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan Ybs di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” tegas Tessa.

Yasonna H Laoly juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Rabu (18/12). Dalam pemeriksaan itu, Yasonna didalami terkait surat fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan data perlintasan Harun Masiku.

Data perlintasan itu dalami, mengingat Yasonna merupakan Menkumham era Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa (24/12). Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK. (jpr/rek/jpg)