PROKALTENG.CO – Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia membuat
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta agar
pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap
muka (PTM), pada Januari 2021. Ia mengaku ada banyak masukan dari orang tua
murid yang khawatir dengan penyebaran Covid-19.
“Dalam beberapa hari terakhir
ini, kami menerima banyak masukan dari orang tua murid yang khawatir jika
sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran
Covid-19 yang kian tak terkendali,†ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya,
Sabtu 26 Desember 2020.
Ia sepakat jika pembukaan sekolah
menjadi solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar
(learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19. Namun, kian
meningkatnya jumlah kasus harian dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit,
rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.
“Akhir bulan ini tren peningkatan
kasus Covid-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut
hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,â€
tambah dia. Huda menambahkan bahwa kasus Covid-19 pada kalangan anak di
Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia.
Jika rata-rata kasus Covid-19
anak-anak dunia mencapai 8 persen, di Indonesia kasusnya mencapai 11 persen.
Dia merinci, jumlah kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249
kasus dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus. Sedangkan kasus anak meninggal
akibat Covud-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
“Tingkat kematian anak akibat
Covid-19 sama dengan tingkat kematian kasus Covid-19 pada usia 18-30 tahun
dengan rerata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko Covid-19 pada anak
hampir sama dengan risiko pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian
ekstra,†kata dia.
Sebaliknya, ia juga menyebut jika
orang tua siswa di daerah gencar mendesak agar sekolah dibuka. Kendati demikian
Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah
dengan melihat data penyebaran Covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan
publik serta memastikan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak
dan menjauhi kerumunan terlaksana dengan baik.
“Memang benar, jika di daerah
sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh
(PJJ). Namun, demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika
sekolah tetap dibuka di Januari nanti,†katanya.
Politikus PKB itu berharap
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem
PJJ. Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan
wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan. Menurutnya,
Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama
PJJ, yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.
“Kemendikbud juga bisa mendorong
dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru, atau
pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal
internet,†imbuhnya.