JAKARTA – Pengurus Pusat Forum Guru
Tenaga Honorer dan Swasta Nasional Indonesia (FGTHSNI) Riyanto Agung Subekti
mendesak pemerintah memprioritaskan penuntasan nasib para honorer K2. Baik guru
honorer maupun tenaga teknis lainnya.
“Seharusnya saat
rekrutmen CPNS 2018, masalah honorer K2 sudah rampung dan jangan keburu membuka
rekrutmen CPNS untuk umum dulu,” kata Itong, sapaan karib Riyanto kepada
JPNN.com, Minggu (25/8).
Sementara, terkait
usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar gaji guru
honorer K2 bisa masuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan dari APBN dan
nominalnya setara upah minimum regional (UMR), menurut Itong, sah-sah saja.
Memang seharusnya
pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dan
kesejahteraan mereka (honorer K2).
Sebab, mereka sudah
lama mengabdi untuk bangsa ini, maka usulan Kemendikbud tersebut wajib
didukung.
“Sebelum
mendikbud, kami sudah lama mengusulkan hal tersebut. Itu tertuang dalam 10
tuntutan aksi pada 15 September 2015 kepada pemerintah. Salah satunya adalah
memberikan kesejahteraan kepada honorer K2 setara dengan UMP/UMR sebelum
diangkat PNS,” terangnya.
Selain gaji, lanjut
Itong, mereka sangat berharap pemerintah juga memerhatikan pegawai tidak tetap
(PTT) lainnya. Jadi tidak hanya honorer K2. (esy/jpnn)