Contohkan GAM untuk Penyelesaian Papua

Korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya, terus bertambah. Polda
Papua merilis, korban tewas kini mencapai 28 orang dan yang mengalami luka-luka
69 orang. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal mengatakan,
korban tewas akibat luka bacok.

Selain itu, ada yang terbakar dan tak bisa menyelamatkan diri
saat tempat usaha atau tempat tinggalnya dibakar massa pada aksi anarkistis
Senin (23/9). ”Bahkan, satu keluarga ditemukan tewas terbakar dalam rumah,”
terang Kamal kemarin (24/9).

Selain korban tewas dan luka, polisi juga telah mengevakuasi
warga yang datang ke Wamena untuk dinas, kunjungan keluarga, bisnis, dan
keperluan lain saat kerusuhan. Termasuk, lima warga Ukraina yang sedang
berlibur di Wamena. Kondisi terakhir, masih banyak warga yang mengungsi karena
ketakutan. Mereka memilih tinggal sementara di Mapolres Jayawijaya, gedung DPRD
Jayawijaya, Makodim Wamena, dan aula gereja. Kerusuhan dipicu isu hoaks guru
mengucap ujaran rasisme kepada siswanya.

Menanggapi kerusuhan Senin itu, Forum Pimpinan DPRD Papua dan
Papua Barat mendatangi Kantor Staf Presiden kemarin (24/9). Mereka menyampaikan
delapan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Antara lain, pemerintah pusat
harus membangun dialog dengan tokoh Papua, khususnya terhadap kelompok yang
memiliki ideologi berseberangan seperti The United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Perwakilan DPRD Papua Barat Ferdinando Solosa mengatakan,
tokoh-tokoh yang ditemui Presiden Joko Widodo pada awal bulan lalu belum
merepresentasikan masyarakat Papua. Karena itu, diperlukan komunikasi dengan
semua unsur. ”Sehingga pemerintah bisa menyelesaikan secara bertahap sesuai
yang terjadi,” tutur dia.

Ferdinando menambahkan, belajar dari pengalaman penanganan GAM
(Gerakan Aceh Merdeka), langkah dialog terbukti berhasil. Kedua pihak berhasil
mencapai kesepakatan dengan membedah persoalan secara komprehensif. Yang tidak
kalah penting, lanjut dia, dialog juga melibatkan pihak ketiga yang independen,
netral, dan objektif. Seperti penunjukan Finlandia sebagai pihak independen
dalam dialog Indonesia-Aceh.(jpg)

Korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya, terus bertambah. Polda
Papua merilis, korban tewas kini mencapai 28 orang dan yang mengalami luka-luka
69 orang. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal mengatakan,
korban tewas akibat luka bacok.

Selain itu, ada yang terbakar dan tak bisa menyelamatkan diri
saat tempat usaha atau tempat tinggalnya dibakar massa pada aksi anarkistis
Senin (23/9). ”Bahkan, satu keluarga ditemukan tewas terbakar dalam rumah,”
terang Kamal kemarin (24/9).

Selain korban tewas dan luka, polisi juga telah mengevakuasi
warga yang datang ke Wamena untuk dinas, kunjungan keluarga, bisnis, dan
keperluan lain saat kerusuhan. Termasuk, lima warga Ukraina yang sedang
berlibur di Wamena. Kondisi terakhir, masih banyak warga yang mengungsi karena
ketakutan. Mereka memilih tinggal sementara di Mapolres Jayawijaya, gedung DPRD
Jayawijaya, Makodim Wamena, dan aula gereja. Kerusuhan dipicu isu hoaks guru
mengucap ujaran rasisme kepada siswanya.

Menanggapi kerusuhan Senin itu, Forum Pimpinan DPRD Papua dan
Papua Barat mendatangi Kantor Staf Presiden kemarin (24/9). Mereka menyampaikan
delapan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Antara lain, pemerintah pusat
harus membangun dialog dengan tokoh Papua, khususnya terhadap kelompok yang
memiliki ideologi berseberangan seperti The United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Perwakilan DPRD Papua Barat Ferdinando Solosa mengatakan,
tokoh-tokoh yang ditemui Presiden Joko Widodo pada awal bulan lalu belum
merepresentasikan masyarakat Papua. Karena itu, diperlukan komunikasi dengan
semua unsur. ”Sehingga pemerintah bisa menyelesaikan secara bertahap sesuai
yang terjadi,” tutur dia.

Ferdinando menambahkan, belajar dari pengalaman penanganan GAM
(Gerakan Aceh Merdeka), langkah dialog terbukti berhasil. Kedua pihak berhasil
mencapai kesepakatan dengan membedah persoalan secara komprehensif. Yang tidak
kalah penting, lanjut dia, dialog juga melibatkan pihak ketiga yang independen,
netral, dan objektif. Seperti penunjukan Finlandia sebagai pihak independen
dalam dialog Indonesia-Aceh.(jpg)