SEBANYAK 50 ribu guru,
kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP menjadi
target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk peningkatan
kompetensi dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Program tersebut dimulai
2020 sampai 2022.
Mendikbud Nadiem Anwar
Makarim, menyebutkan ketiga jenjang tersebut memiliki target sasaran paling
banyak, sehingga dia yakin penerapan POP di PAUD, SD, dan SMP, akan lebih
berdampak luas.
“Mereka (organisasi
penggerak) akan kami bantu dengan pendanaan, melalui seleksi yang transparan
dan fair untuk mentransformasi siswa atau sekolah menjadi sekolah penggerak,â€
ucap Nadiem, Rabu (18/3).
Mendikbud menuturkan,
organisasi penggerak yang memiliki ide bagus dan sudah dijalankan bahkan sudah
memiliki output baik, dapat mengikuti POP merujuk tiga kategori yang sudah
ditetapkan yaitu Kategori Gajah, Kategori Macan, dan Kategori Kijang.
“Bagi yang sangat baik
akan dilanjutkan, bahkan dikembangkan lagi,†katanya.
Namun dia mengingatkan
bahwa proses seleksi tidak hanya berlangsung ketika pendaftaran. Kemendikbud
akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk melihat sejauh
mana hasil yang dicapai oleh organisasi dalam meningkatkan pembelajaran siswa.
“Secara berkala akan
diseleksi, dan bagi yang tidak memenuhi target tidak akan lagi diikutkan dalam
program. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan hasil (yang baik)
maka pendanaannya akan disetop. Ini proses yang organik dan dinamis,†tegasnya.
Berkaitan dengan
mekanisme seleksi pertama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus, Praptono, menyebutkan organisasi perlu
mempertimbangkan kriteria yang dipilih dan bukti pendukungnya.
Dalam juknis
dijelaskan, POP yang diberikan selengkap-lengkapnya menginformasikan apa yang
sudah dikerjakan tahun sebelumnya. Jadi isinya terdiri dari video, foto, dan
hasil kajian yang sudah dilakukan yang menunjukkan dampak programnya terhadap
peningkatan hasil belajar siswa.
“Supaya Tim Evaluasi
bisa mengukur kredibilitas lembaga tersebut, termasuk untuk melihat
kredibilitas para guru,†kata Praptono.
Ditambahkan Praptono,
mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Tim Evaluator akan mengkaji sisi
administrasi dan substansi, untuk memastikan program ini akuntabel yang mengutamakan
efektivitas dan efisiensi.
“Selanjutnya, Tim
Evaluator memberi rekomendasi sebagai acuan untuk verifikasi lapangan pada
periode 16 Mei -30 Juni mendatang,†jelasnya.