JAKARTA – Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari
belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung
rusak akibat amuk massa. Aksi ini dipicu oleh insiden dugaan perusakan bendera
Merah putih di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data di Papua dan
sekitarnya. Hal ini menyusul kerusuhan di sejumlah titik di dua provinsi
tersebut.
Pemblokiran layanan data
dilakukan mulai hari ini, Rabu (21/8). Kominfo menyebut pemblokiran akan
dicabut setelah situasi di Papua dan sekitarnya normal kembali. Plt Kepala Biro
Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran dilakukan untuk
mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan
sekitarnya.
“Kominfo telah berkoordinasi
dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemblokiran sementara layanan
data telekomunikasi mulai Rabu (21/8) hingga situasi di tanah Papua kembali
kondusif,†ujar Ferdinandus Setu di Jakarta, Rabu (21/8).
Sementara itu, Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau kepada masyarakat Papua dan jajaran
TNI-Polri agar saling menahan diri. Tujuannya agar tidak terprovokasi dengan
informasi-informasi yang tidak jelas asal usulnya. “Saya selaku pimpinan DPR RI
mengimbau pada saudara-saudara kita yang di Papua dan saudara-saudara TNI-Polri
semua agar bisa menahan diri,†kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Rabu, (21/8).
Politisi Partai Golkar itu
meminta warga Papua tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang beredar. Karena
belum tentu jelas kebenarannya. Apalagi menurut Bamsoet, kerusuhan yang terjadi
di Manokwari dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin Papua terpisah dari
Indonesia. “Saya lihat ini bukan persoalan yang sederhana karena peristiwa di
Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Tetapi ada agenda besar yang ingin dimainkan
oleh pihak-pihak luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan ibu
Pertiwi,†jelasnya.
Dia menyebut ada yang menunggangi
aksi unjukrasa memprotes aksi persekusi dan rasial di Surabaya dan Malang.
Sehingga kemudian memicu unjurasa di Papua. Bamsoet berharap semua pihak tenang
dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. “Saya melihat ada agenda besar
yang menumpangi dan menunggangi dari isu-isu yang terjadi di Jawa Timur. Sekali
lagi, ini isu yang sedang dimainkan. Kami di parlemen tentu tidak rela ada
orang luar yang ingin memisahkan keluarga kita di Papua,†pungkasnya.
Hal senada disampaikan anggota
DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait. Dia mengecam keras berbagai tindakan yang
telah menimbulkan gesekan dan kerusuhan. “Karena ini adalah negara demokrasi.
Boleh menyampaikan pendapat, tapi ini juga negara hukum. Jadi, harus ditindak
siapa yang melakukan anarkisme dan melakukan langkah-langkah kepada mahasiswa
Papua yang ada di Jatim,†ucap Maruarar.
Dia juga meminta Ketua DPR RI
mengundang tokoh-tokoh Papua seperti tokoh Agama, Adat untuk mendengarkan
aspirasi mereka. “Tolong diberikan waktu. Kalau bisa diundang tokoh-tokoh dari
Papua. Lebih bagus lagi kalau bisa turun lapangan untuk mendengar. Pak Jokowi
sangat memahami rakyat Papua,†imbuhnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat di
Papua. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada aksi kericuhan susulan terjadi di
bumi Cendrawasih. “Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang.
Obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa yang
diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan
itu,†kata Fahri.
Tak hanya memberikan ketenangan,
Fahri juga mendorong agar pemerintah dapat mencari pelaku tindakan rasisme
kepada mahasiswa Papua. Pelaku juga harus diberikan hukuman meskipun dia
seorang pejabat publik.
“Orang yang melakukan penghinaan
kepada orang lain, yang menyebabkan semua ini terjadi harus dihukum. Apalagi
dia adalah pejabat publik. Seorang pejabat publik nggak boleh ngomong
sembarangan. Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang
akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinya. Imbauan ini
harus segera disampaikan supaya semua tenang,†tegasnya.
Lebih jauh, Fahri menginginkan
aparat penegak hukum bersama tokoh adat untuk turun bersama-sama menenangkan
masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui ada hal yang membuat
masyarakat Papua tersinggung. Namun, Jokowi mengajak masyarakat Papua bisa
memaafkan. Jokowi juga meminta masyarakat Papua percaya kepada pemerintah. Dia
mengatakan pemerintah berusaha menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat
di Papua dan Papua Barat. (yah/fin/rh/kpc)