PROKALTENG.CO-Nama Sudewo kembali menjadi pusat perhatian nasional. Bupati Pati yang baru setahun menjabat itu diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (19/1/2026).
Peristiwa ini menandai babak krusial dalam perjalanan politik seorang figur yang selama ini dikenal berlatar teknokrat dan kerap tampil percaya diri di hadapan publik.
OTT tersebut bukan sekadar penangkapan kepala daerah. Ia membuka kembali catatan panjang kebijakan kontroversial, relasi kekuasaan lokal, serta pertanyaan besar tentang integritas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Kontroversi yang Tak Pernah Benar-Benar Padam
Jauh sebelum OTT, Sudewo telah menjadi figur yang memecah opini publik di Pati. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu gelombang demonstrasi warga.
Ribuan masyarakat turun ke jalan, menuntut kebijakan itu dicabut dan bahkan mendesak DPRD memproses pemakzulan bupati.
Tekanan publik kala itu memuncak pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
Namun, drama politik berakhir dengan hasil yang mengejutkan sebagian warga. Dari 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menolak rekomendasi pemakzulan. Hanya 13 anggota yang menyatakan setuju.
Jika ditelisik berdasarkan fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang bulat mendukung pemakzulan. Fraksi lain memilih jalur kompromi: meminta perbaikan kinerja dan koreksi kebijakan ke depan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, kala itu menyimpulkan keputusan rapat sebagai rekomendasi evaluatif, bukan pemberhentian.
“DPRD menyatakan pendapat berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati untuk ke depan,” ujarnya.
Sudewo pun lolos dari pemakzulan. Namun, badai politik ternyata belum reda.
Jejak Lama yang Kembali Disorot
Nama Sudewo sebelumnya juga sempat disebut dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek jalur kereta api ganda.
Ia beberapa kali terlihat mondar-mandir ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan saat masih berstatus saksi.
Kasus itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik, meski belum berujung pada penetapan tersangka.
Kini, OTT KPK di Pati membuat seluruh potongan masa lalu itu kembali disusun ulang. Publik bertanya: apakah ini sekadar kebetulan, atau bagian dari rangkaian panjang persoalan integritas yang belum tuntas?
Dari Pati untuk Pati: Latar Belakang Sudewo
Sudewo lahir di Kabupaten Pati pada 11 Oktober 1968. Pendidikan dasar hingga menengah ia tempuh di sekolah negeri di daerah asalnya.
Jalur akademik kemudian membawanya ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, mengambil jurusan Teknik Sipil—sebuah pilihan yang kelak membentuk citranya sebagai figur teknokrat.
Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Diponegoro (Undip) dan meraih gelar Magister Teknik pada 2001. Latar akademik ini menguatkan posisinya sebagai sosok yang memahami perencanaan pembangunan dan infrastruktur.
Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Konstruksi, sebelum kemudian bergabung dengan Departemen Pekerjaan Umum.
Selama sekitar satu dekade, Sudewo berkutat di dunia proyek dan birokrasi teknis—pengalaman yang sering ia jadikan modal politik saat berbicara pembangunan daerah.
Lintasan Politik: DPR ke Kursi Bupati
Sudewo memasuki dunia politik praktis pada Pemilu 2009. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah periode 2009–2014. Setelah sempat vakum, ia kembali ke Senayan pada periode 2019–2024.
Menariknya, meski kembali terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024, Sudewo memilih banting setir ke jalur eksekutif. Ia maju sebagai calon Bupati Pati dan resmi dilantik pada awal 2025.
Keputusan ini sempat dipandang sebagai langkah strategis: dari pembuat kebijakan di pusat, ia ingin menjadi eksekutor langsung pembangunan di daerah. Namun, masa jabatan yang baru seumur jagung justru berujung pada krisis kepercayaan.
Operasi Senyap KPK
KPK mengonfirmasi bahwa Sudewo adalah salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Pati.
Penangkapan dilakukan dalam operasi senyap, tanpa publikasi awal, khas metode KPK dalam mengamankan bukti dan pihak terkait.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga Senin sore, Sudewo belum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Untuk efisiensi waktu, pemeriksaan awal dilakukan di wilayah terdekat.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah Saudara SDW. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik di Polres Kudus,” ujar Budi.
KPK masih menutup rapat detail perkara, termasuk konstruksi kasus dan pihak lain yang diduga terlibat. Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa, dengan waktu 1×24 jam bagi penyidik untuk menentukan status hukum.
Pati di Persimpangan
OTT ini bukan hanya soal Sudewo sebagai individu. Ia menjadi cermin rapuhnya tata kelola kekuasaan lokal, terutama di daerah yang tengah bergulat dengan tekanan fiskal, politik, dan tuntutan pelayanan publik.
Pati kini berada di persimpangan. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, stabilitas pemerintahan daerah dipertaruhkan, mengingat bupati adalah simpul utama pengambilan keputusan.
Publik menunggu satu hal krusial: apakah OTT ini akan berujung pada pengungkapan praktik sistemik, atau berhenti sebagai kasus individual tanpa efek jera struktural. (jpg)
