Site icon Prokalteng

Kemenkum Bangun Sistem Kerja Transparan dan Berbasis Merit untuk Tingkatkan Pelayanan Hukum

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam sistem kerja seluruh jajaran pimpinan tinggi (Pimti) Kemenkumham.

PROKALTENG.CO  – Kementerian Hukum  (Kemenkum) terus melakukan perubahan signifikan untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam sistem kerja seluruh jajaran pimpinan tinggi (Pimti) Kemenkum.

Dalam pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham pada Senin (18/11), Supratman mengingatkan bahwa kesuksesan lembaga ini bergantung pada kerjasama dan sistem kerja yang transparan.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk membangun sistem yang disepakati bersama agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Supratman menegaskan bahwa Kemenkum akan terus mengimplementasikan sistem merit dalam penentuan jabatan, di mana kompetensi menjadi dasar utama.

“Tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Semua promosi dan jenjang kepangkatan akan didasarkan pada kinerja dan kompetensi,” tegas Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta.

Selain itu, untuk memperluas wawasan dan pengalaman pegawai, Kemenkum akan menerapkan tour of duty, yang memungkinkan jajaran pimpinan untuk ditempatkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi di lapangan dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

“Dengan sistem rolling, kami berharap seluruh jajaran Kemenkum dapat menyerap aspirasi publik dan menghadapi berbagai kondisi di segala medan,” tambahnya.

Dalam rangka memastikan kinerja berjalan sesuai harapan, Supratman juga menekankan pentingnya pengawasan internal melalui laporan bulanan. Setiap pejabat baru diwajibkan memberikan laporan evaluasi kinerja kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal.

“Laporan bulanan ini adalah bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik. Kami ingin memastikan bahwa Kemenkumham menjadi lembaga yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Supratman.

Pelantikan 49 pejabat pimpinan tinggi pratama ini mencakup posisi penting seperti Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.

Maju Amintas Siburian, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah yang turut mengikuti pelantikan secara virtual, menyatakan siap mendukung arahan Menteri Hukum.

“Kami di Kalimantan Tengah siap mendukung kolaborasi, transparansi layanan, dan peningkatan kompetensi pegawai demi memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat,” ujar Maju.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemenkumham berharap dapat membangun tata kelola yang lebih baik dan menjadi lembaga yang lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. (tim)

Exit mobile version