JAKARTA – Perjuangan honorer K2 untuk meraih status PNS lewat pintu
revisi UU ASN (undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara),
tampaknya bakal makin panjang.
Pasalnya, revisi UU ASN tidak
masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Padahal, revisi UU ASN
sebelumnya masuk prolegnas 2018 dan tahapan pembahasan sudah sampai terbitnya
ampres dan menunggu DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah.
Nah, menyikapi perkembangan
tersebut, Komisi II DPR mengusulkan ke Baleg agar Revisi UU ASN masuk prolegnas
2020-2024. Kalau toh nantinya Baleg setuju revisi UU ASN masuk prolegnas
2020-2024, prosesnya kembali ke titik nol.
“Iya kembali ke awal lagi prosesnya.
Satu-satunya RUU yang carry over
hanya RUU tentang Pertanahan,†kata anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada
JPNN.com, Senin (18/11).
Dia menjelaskan, sebelum masuk
Prolegnas akan melalui serangkaian pembahasan baik di tingkat komisi,
selanjutnya ke Baleg. Ada 17 RUU yang diusulkan Komisi II ke Baleg untuk masuk
Prolegnas 2020-2024.
“Komisi II mengusulkan 17 RUU
Prolegnas tahub 2024 dan RUU Prioritas tahun 2020 Komisi II. Yang prioritas
adalah RUU yang carry over itu,†jelasnya.
17 RUU yang diusulkan Komisi II
DPR agar masuk Prolegnas 2020-2024 adalah:
RUU Pertanahan (carry over)
RUU Pemindahan Ibu Kota Negara
Revisi UU Pemda
Revisi UU Keuangan Pusat dan Daerag
Revisi UU ASN
Revisi UU Pilkada
Revisi UU Pemilu
Revisi UU Parpol
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) usul DPR RI
RUU Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) usul DPR RI
RUU Perubahan atas UU Kewarganegaraan RI
RUU Perubahan Kedua atas UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil
RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD
RUU Perubahan atas UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
RUU Perkumpulan
RUU Perubahan atas UU Kementerian
Negara.
Para honorer K2 pastinya berharap
agar Baleg DPR setuju revisi UU ASN masuk prolegnas 2020-204. (jpnn/fajar/kpc)