PROKALTENG.CO-Suasana khidmat prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional di Keraton Surakarta Hadiningrat berubah menjadi ketegangan hebat, Minggu (18/1) siang.
Puncaknya, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani melakukan aksi nekat naik ke atas mimbar dan menyerobot mikropon di tengah acara untuk melayangkan protes keras terhadap legitimasi pengelolaan keraton yang diberikan kepada Mahamenteri Keraton Surakarta KGPA Tedjowulan.
Ketegangan sebenarnya sudah terdeteksi sejak pagi hari. Kubu Keraton Timur (pendukung KGPH Purbaya) terlibat aksi saling dorong dengan rombongan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta serta pihak KGPA Tedjowulan di sekitar akses menuju Keputren atau Kori Wiwara Kenya.
Aksi saling dorong tersebut memicu kemarahan GKR Timoer dan GKR Devy Lelyana Dewi. Keduanya meluapkan kekecewaan terhadap para abdi dalem yang dianggap sudah tidak patuh kepada garis keturunan raja yang sah.
“Puas-puas jadi pengkhianat! Katanya abdi dalem? Kalau abdi dalem pasti sudah patuh sama rajanya! Abdi dalem kok teriak-teriak sama Gustinya? Abdi dalem dari mana ini!” teriak GKR Timoer di tengah kericuhan pagi itu.
Saat acara inti berlangsung di Sasana Parasdya, GKR Timoer yang didampingi sejumlah kerabat dan istri almarhum PB XIII Hangabehi, GKR Pakubuwono tiba-tiba maju dan menyerobot mikropon. Ia menyesalkan kegiatan besar di dalam area keraton tersebut tidak melibatkan atau mengundang pihak KGPH Purbaya, yang dianggap sebagai raja sah saat ini.
Aksi spontan ini langsung mendapat respons negatif dari ratusan abdi dalem yang hadir. Untuk meredam suasana, panitia penyelenggara segera mematikan sambungan suara mikropon dan meminta GKR Timoer beserta rombongan untuk meninggalkan lokasi kegiatan demi kelancaran prosesi penyerahan SK dari kementerian.
Usai diusir dari lokasi acara, kubu GKR Timoer langsung menggelar jumpa pers. Mereka menyatakan telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Kebudayaan dengan tembusan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
GKR Timoer menilai ada ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan terkait SK pengelolaan keraton. Mereka juga menyebarkan selebaran yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap penyelenggaraan acara tersebut.
“Kami tidak diundang dan tidak ‘diorangkan’. Kami benar-benar tidak tahu soal acara hari ini. Sebab itu, kami layangkan surat keberatan karena ada ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan,” tegas GKR Timoer dalam jumpa pers tersebut.
Sebelumnya pada Jumat lalu (16/1), Wapres Gibran menggelar pertemuan dengan KGPH Mangkubumi dan KHPG Purbaya di di salah satu warung sate legendaris di kawasan Pasar Klewer. Gibran didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi dan KGPA Tedjowulan, terlibat obrolan mendalam selama satu jam sembari menikmati hidangan khas sate dan tongseng kambing. Namun, selang dua hari ketegangan dua kubu keraton kembali memuncak. (ves/bun/jpg)
