Banjir di Kalsel Disebut Jokowi karena Curah Hujan, Walhi Kritik Keras

PROKALTENG.CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan banjir yang menerjang Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya
curah hujan yang tinggi. Dia menyebut, selama 10 hari tanah Borneo itu diterjang
hujan yang deras. Sehingga mangakibatkan daya tampung sungai Barito tidak
mencukupi.

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari
berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230
juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga
memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke
Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah lebih dari 50
tahun tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Kini air sungai meluap
sehingga banjir melanda 10 kabupaten dan kota.

“Banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi
di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin
sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,”
katanya.

Sementara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono
mengeluhkan kedatangan Jokowi tersebut yang menyalahkan curah hujan dan sungai.
“Ya kalau hanya sekadar menyalahkan curah hujan, mending enggak usah ke sini
(Kalimantan Selatan-Red),” kata Kisworo seperti dilansir JawaPos.com.

“Jadi kalau hanya menyalahkan curah hujan, sangat
kecewa saya. Seharusnya Jokowi ke sini bukan hanya sekadar menyalahkan hujan
dan sungai,” tambahnya.

Kisworo mengatakan, Kalimantan Selatan yang luasanya
mencapai 3.7 hektare sebanyak 50 persennya sudah dipakai untuk tambang.
Kemudian 33 persen hutan di sana sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan
kelapa sawit. “Jadi ini daya tampung lingkungan di Kalsel sudah rusak,”
katanya.

Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut
akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo itu. Karena hutan-hutan sudah
beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. “Ini darurat tata ruang dan
darurat bencana ekologis. Nah ini kejadian, gambut itu kan meresap air.
Sehingga tata kelola air rusak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Walhi mendesak pemerintah dan juga
pemerintah daerah untuk mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa
sawit untuk duduk bersama. Hal itu dilakukan untuk mereka bertanggung jawab
banjir di Kalimantan Selatan ini.

“Mengundang semua pemilik perusahaan tambang dan
sawit dialog terbuka dihadapan rakyat dan masyarakat sipil. Supaya kita tahu
permasalahan dan solusinya bagaimana,” ungkapnya.

PROKALTENG.CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan banjir yang menerjang Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya
curah hujan yang tinggi. Dia menyebut, selama 10 hari tanah Borneo itu diterjang
hujan yang deras. Sehingga mangakibatkan daya tampung sungai Barito tidak
mencukupi.

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari
berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230
juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga
memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke
Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah lebih dari 50
tahun tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Kini air sungai meluap
sehingga banjir melanda 10 kabupaten dan kota.

“Banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi
di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin
sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,”
katanya.

Sementara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono
mengeluhkan kedatangan Jokowi tersebut yang menyalahkan curah hujan dan sungai.
“Ya kalau hanya sekadar menyalahkan curah hujan, mending enggak usah ke sini
(Kalimantan Selatan-Red),” kata Kisworo seperti dilansir JawaPos.com.

“Jadi kalau hanya menyalahkan curah hujan, sangat
kecewa saya. Seharusnya Jokowi ke sini bukan hanya sekadar menyalahkan hujan
dan sungai,” tambahnya.

Kisworo mengatakan, Kalimantan Selatan yang luasanya
mencapai 3.7 hektare sebanyak 50 persennya sudah dipakai untuk tambang.
Kemudian 33 persen hutan di sana sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan
kelapa sawit. “Jadi ini daya tampung lingkungan di Kalsel sudah rusak,”
katanya.

Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut
akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo itu. Karena hutan-hutan sudah
beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. “Ini darurat tata ruang dan
darurat bencana ekologis. Nah ini kejadian, gambut itu kan meresap air.
Sehingga tata kelola air rusak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Walhi mendesak pemerintah dan juga
pemerintah daerah untuk mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa
sawit untuk duduk bersama. Hal itu dilakukan untuk mereka bertanggung jawab
banjir di Kalimantan Selatan ini.

“Mengundang semua pemilik perusahaan tambang dan
sawit dialog terbuka dihadapan rakyat dan masyarakat sipil. Supaya kita tahu
permasalahan dan solusinya bagaimana,” ungkapnya.