KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal
membangun Jembatan Gantung sebanyak 148 unit pada 2020. Selain sebagai akses
penghubung antardesa, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi
pedesaan dalam hal objek wisata.
Jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo
untuk membangun infrastruktur daerah pedesaan. Terutama yang sulit dijangkau
sehingga lebih terbuka.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jembatan gantung sangat
dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki
banyak gunung, lembah, dan sungai. Secara fisik, kondisi tersebut kerap menjadi
pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas
pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.
“Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan mempersingkat waktu
perjalanan masyarakat pedesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja,
menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses
silaturahmi antarwarga,†ujar Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya,
Kamis (13/2).
Pada 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bakal
membangun sebanyak 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia
dengan anggaran Rp 710 miliar. Sedangkan pada 2019 lalu, Kementerian PUPR telah
membangun sebanyak 140 unit jembatan gantung di pelbagai pelosok tanah air
dengan anggaran sebesar Rp 608,69 miliar.
Sementara itu, pada 2015-2018, Kementerian PUPR membantu pemerintah daerah
membangun 300 unit jembatan gantung. Pada 2015 sebanyak 10 unit sepanjang 774
meter dengan anggaran sebesar Rp 210,57 miliar.
Lalu pada 2016 sebanyak 7 unit sepanjang 720 meter dengan anggaran sebesar
Rp 19,3 miliar. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 13 jembatan sepanjang 814 meter
dengan anggaran sebesar Rp 38,28 miliar. Dan pada 2018 sebanyak 130 jembatan
sepanjang 9.290 meter selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp 530,43
miliar.
“Jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material
hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan
gantung seperti baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk dalam negeri,â€
imbuh Basuki Hadimuljono.
Pembangunan jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda
Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan
DPRD yang diajukan kepada Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi
wilayah, sosial, ekonomi, dan potensi wilayah. Selain itu juga kesesuaian
lokasi, manfaat, dan urgensi pembangunan jembatan gantung. (JPC/KPC)