JAKARTA – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintah
telah melakukan kezaliman terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS
Kesehatan. Din mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadikan
masyarakat tidak patuh kepada pemerintah.
“Bahwa pemerintah menaikkan iuran
BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan
bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan
penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah
menambah kesusahan itu,†kata Din dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/5).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) ini mengharapkan pemerintah mau menarik kembali kebijakan
yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.
Sebab, kebijakan ini sangat
melukai perasaan rakyat. “Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali
keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian
sosial atau social disobedience,†kata Din.
Sebab, Din mencurigai dana
masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Patut dipertanyakan mengapa
BPJS sering berutang kepada rumah sakit, ke mana uang rakyat selama ini? Jika
benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai
sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,†tandas Din.