JAKARTA – Setidaknya 30 persen dana Corporate Social Responsibility
(CSR) di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan untuk
mendukung penegembangan sektor pendidikan di Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir menyatakan, bahwa bakal memaksimalkan 30 persen dana CSR
BUMN untuk pendidikan. Menurutnya, hal itu menjadi langkah konkrit yang bisa diberikan
BUMN untuk pendidikan.
“Kita harus mendukung pendidikan
di generasi yang akan datang. Karena saat ini, masih banyak kekurangan dari
sektor pendidikan†kata Erick, Rabu (12/2).
Meski saat ini sudah ada yang
namanya program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta program
lainnya dari swasta. Namun, kata Thohir pihaknya tetap tergerak untuk
berpartisipasi.
“Memang ada program LPDP, ada
juga banyak program dari pihak swasta, tapi kita di BUMN ingin juga terus meningkatkan
partisipasi,†tuturnya.
Terlebih lagi, Thohir
menginginkan mahasiswa mendapat hak pendidikan yang sama lewat kebijakan
Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),
Nadiem Makarim.
“Fungsinya di pendidikan, ya kita
bersinergi. Jangan hanya berteori, tapi juga kita mau me-mapping untuk menjadi
agen perubahan,†ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ingin mendorong
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dunia industri agar merancang
program magang kelas dunia.
“Kita bisa buat program magang
kelas dunia. Cari mitra perusahaan luar negeri ataupun kampus luar negeri. Ajak
ke sini untuk membuat program yang menarik,†kata Nadiem.
Nadiem menyebutkan, kerja sama
pendidikan yang dilakukan oleh pihaknya tidak hanya dengan BUMN, namun juga
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT).
“Nantinya, para mahasiswa yang
magang akan terjun langsung ke desa-desa, dan membuat program yang sesuai
dengan kebutuhan desa dan memecahkan masalah yang ada di desa terpencil,â€
terangnya.
Mantan bos Go-Jek tersebut juga
meminta, industri tidak mensia-siakan program tersebut. Hal itu dikarenakan
industri bersama dengan perguruan tinggi bisa merancang kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan perubahan dengan
mengkonversi magang satu semester dengan 20 SKS.
“Selama ini dunia industri
komplain mengenai cepatnya waktu magang dan perusahaan kesulitan melakukan
investasi pada mahasiswa tersebut,†ujarnya.
Begitu juga dengan keluhan
rektor, yang mengaku sulit menarik perhatian industri maupun BUMN. Oleh karena
itu melalui Kampus Merdeka, Nadiem mengajak kampus dan industri untuk
berkolaborasi.
“Program magang ini tidak dilihat
sebagai CSR, melainkan sebagai program berkelanjutan. Maka dengan ini, BUMN
membuktikan hadir untuk negeri,†pungkasnya. (der/fin/kpc)