BMPS Ungkap Mafia Penyunat Anggaran di Kemendikbud

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Perguruan Swasta
(BMPS) Pusat Romo Darmin Mbula menyebut, ada mafia anggaran di Kemendikbud
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Akibatnya, anggaran yang diterima sekolah
tidak sebanyak aslinya.

“Saya mau buka-bukaan di sini,
kenapa sekolah swasta menolak menerima bantuan dari Kemendikbud. Karena, kami
disuruh teken anggaran Rp200 juta tetapi yang kami terima hanya Rp50 juta.
Bagaimana bisa begitu, ini pemerasan namanya,” kata Romo Darmin dalam diskusi
pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di
Jakarta, Selasa (10/12).

Darmin Mbula meberi contoh lain.
Di sekolah negeri, perbaikan sekolah dianggarkan Rp500 juta tetapi yang
diterima hanya Rp25 juta. Bagaimana bisa rehab sekolah kalau anggarannya Rp25
juta.

Akhirnya kepsek hanya tambal
sulam, catnya dibagusin dan tahu-tahunya ambruk karena memang harusnya direhab
bukan cuma dipoles.

“Jangan heran sekolah negeri itu
meski dianggarkan dana besar tetapi tidak berkualitas. Sebab, banyak mafia
anggarannya. Makanya kami desak bersihkan itu mafia anggaran di Kemendikbud,”
tegasnya.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno yang hadir di acara diskusi
itu, mengaku terkejut dengan informasi yang disampaikan Romo Darmin. Sebab,
sepengatahuannya pemerintah selalu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk
perbaikan sekolah.

Meski begitu Totok memberikan
apresiasi kepada Romo Darmin yang sudah mengungkap dugaan adanya mafia anggaran
yang diduga masih bercokol di kementerian yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim
itu.

“Saya baru tahu kalau ada yang
suka menyunat anggaran pendidikan ini. Kalau ada kejadian seperti ini baik
sekolah negeri maupun swasta, saya minta untuk dilaporkan ke Inspektorat
Jenderal Kemendikbud. Insyaallah akan kami tindaklanjuti karena anggaran yang
diberikan harus sesuai peruntukannya,” tegasnya. (jpnn/fajar/kpc)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Perguruan Swasta
(BMPS) Pusat Romo Darmin Mbula menyebut, ada mafia anggaran di Kemendikbud
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Akibatnya, anggaran yang diterima sekolah
tidak sebanyak aslinya.

“Saya mau buka-bukaan di sini,
kenapa sekolah swasta menolak menerima bantuan dari Kemendikbud. Karena, kami
disuruh teken anggaran Rp200 juta tetapi yang kami terima hanya Rp50 juta.
Bagaimana bisa begitu, ini pemerasan namanya,” kata Romo Darmin dalam diskusi
pendidikan yang digagas Center for Regulations and Development Analysis di
Jakarta, Selasa (10/12).

Darmin Mbula meberi contoh lain.
Di sekolah negeri, perbaikan sekolah dianggarkan Rp500 juta tetapi yang
diterima hanya Rp25 juta. Bagaimana bisa rehab sekolah kalau anggarannya Rp25
juta.

Akhirnya kepsek hanya tambal
sulam, catnya dibagusin dan tahu-tahunya ambruk karena memang harusnya direhab
bukan cuma dipoles.

“Jangan heran sekolah negeri itu
meski dianggarkan dana besar tetapi tidak berkualitas. Sebab, banyak mafia
anggarannya. Makanya kami desak bersihkan itu mafia anggaran di Kemendikbud,”
tegasnya.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Totok Suprayitno yang hadir di acara diskusi
itu, mengaku terkejut dengan informasi yang disampaikan Romo Darmin. Sebab,
sepengatahuannya pemerintah selalu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk
perbaikan sekolah.

Meski begitu Totok memberikan
apresiasi kepada Romo Darmin yang sudah mengungkap dugaan adanya mafia anggaran
yang diduga masih bercokol di kementerian yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim
itu.

“Saya baru tahu kalau ada yang
suka menyunat anggaran pendidikan ini. Kalau ada kejadian seperti ini baik
sekolah negeri maupun swasta, saya minta untuk dilaporkan ke Inspektorat
Jenderal Kemendikbud. Insyaallah akan kami tindaklanjuti karena anggaran yang
diberikan harus sesuai peruntukannya,” tegasnya. (jpnn/fajar/kpc)