Tak Ada Koperasi Desa di Baduy, Pemerintah Hormati Nilai Budaya

PROKALTENG.CO – Pemerintah memastikan tak adanya pembentukan koperasi desa merah putih (kopdes) di wilayah masyarakat adat Baduy bukan karena penolakan. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai budaya setempat.

“Ini bukan penolakan,” kata Budi Arie dilansir dari ANTARA, Kamis (10/7), saat menanggapi kabar mengenai belum terbentuknya koperasi desa di wilayah Banten, khususnya masyarakat Suku Baduy.

Ia menjelaskan, di Desa Kanekes, wilayah tempat tinggal warga adat Baduy, terdapat hambatan yang bersifat budaya dan juga terkait administrasi kependudukan.

“Kan kamu tahu Baduy, saudara-saudara kita ini sampai sekarang aja enggak punya KTP,” ujarnya, merujuk pada pilihan sebagian warga Baduy yang menolak kepemilikan dokumen identitas.

Budi Arie juga menyoroti status administratif masyarakat Baduy yang menurutnya belum tercatat sepenuhnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga menjadi tantangan tersendiri.

“Ini unik lah, unik,” tambahnya.

Selain di Baduy, ia juga menyinggung kondisi geografis di Papua Pegunungan yang menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan koperasi desa.

“Daerahnya luas, mengaksesnya juga perlu tantangan,” katanya.

Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah adat dan terpencil, dengan pendekatan yang adaptif dan tidak mengganggu harmoni sosial budaya yang telah lama terjaga.

Menurut data terbaru per Rabu (9/7/2025), sebanyak 80.560 desa dan kelurahan telah membentuk kopdes merah putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

Dari jumlah itu, lebih dari 77.000 koperasi telah memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kendati target sudah terlampaui, Budi Arie mengakui dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, bahwa masih ada tantangan besar, terutama di daerah seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Ia menegaskan, perbedaan kondisi sosial dan geografis memerlukan penanganan khusus. Kementerian Koperasi bersama kementerian/lembaga dan satuan tugas akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan program tersebut. (ant)

PROKALTENG.CO – Pemerintah memastikan tak adanya pembentukan koperasi desa merah putih (kopdes) di wilayah masyarakat adat Baduy bukan karena penolakan. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai budaya setempat.

“Ini bukan penolakan,” kata Budi Arie dilansir dari ANTARA, Kamis (10/7), saat menanggapi kabar mengenai belum terbentuknya koperasi desa di wilayah Banten, khususnya masyarakat Suku Baduy.

Ia menjelaskan, di Desa Kanekes, wilayah tempat tinggal warga adat Baduy, terdapat hambatan yang bersifat budaya dan juga terkait administrasi kependudukan.

“Kan kamu tahu Baduy, saudara-saudara kita ini sampai sekarang aja enggak punya KTP,” ujarnya, merujuk pada pilihan sebagian warga Baduy yang menolak kepemilikan dokumen identitas.

Budi Arie juga menyoroti status administratif masyarakat Baduy yang menurutnya belum tercatat sepenuhnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga menjadi tantangan tersendiri.

“Ini unik lah, unik,” tambahnya.

Selain di Baduy, ia juga menyinggung kondisi geografis di Papua Pegunungan yang menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan koperasi desa.

“Daerahnya luas, mengaksesnya juga perlu tantangan,” katanya.

Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah adat dan terpencil, dengan pendekatan yang adaptif dan tidak mengganggu harmoni sosial budaya yang telah lama terjaga.

Menurut data terbaru per Rabu (9/7/2025), sebanyak 80.560 desa dan kelurahan telah membentuk kopdes merah putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

Dari jumlah itu, lebih dari 77.000 koperasi telah memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kendati target sudah terlampaui, Budi Arie mengakui dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, bahwa masih ada tantangan besar, terutama di daerah seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Ia menegaskan, perbedaan kondisi sosial dan geografis memerlukan penanganan khusus. Kementerian Koperasi bersama kementerian/lembaga dan satuan tugas akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan program tersebut. (ant)