33.7 C
Jakarta
Wednesday, February 25, 2026

Soal BPJS PBI Dinonaktifkan, Menkeu Purbaya: Konyol dan Rugikan Pemerintah

PROKALTENG.CO-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya atas penonaktifan mendadak 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menyebut kebijakan tersebut “konyol”, karena anggaran negara tetap keluar, sementara pemerintah justru menanggung kerugian citra.

Kekesalan itu disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/12/2026).

“Jangan sampai orang yang sudah sakit, mau cek darah atau cuci darah, tiba-tiba enggak eligible. Itu kan konyol,” ujar Purbaya.

Anggaran Tetap Keluar, Pemerintah Rugi

Menurut Purbaya, penonaktifan mendadak membuat Kementerian Keuangan tetap mengeluarkan anggaran, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

“Uang yang saya keluarkan sama, tapi image pemerintah jadi jelek. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Hasil Audit BPK, PBS Kelapa Sawit Banyak Salahi Aturan

Ia menilai, bila pemerintah ingin mengalihkan kepesertaan PBI kepada warga yang lebih berhak, seharusnya dilakukan secara bertahap dan terencana, bukan secara tiba-tiba.

Electronic money exchangers listing

Minta Masa Transisi dan Sosialisasi

Purbaya menekankan pentingnya masa transisi 2 hingga 3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat yang status PBI-nya dicabut.

“Begitu mereka tidak masuk daftar PBI, harus langsung ada sosialisasi. Supaya mereka bisa mengambil tindakan, apakah membayar mandiri atau opsi lainnya,” jelasnya.

Pasien Gagal Ginjal Terancam

Kebijakan ini memicu reaksi luas dari publik dan tenaga medis. Sejumlah dokter menyuarakan kekhawatiran karena pasien gagal ginjal sangat bergantung pada layanan cuci darah.

Kementerian Kesehatan mengungkap, sekitar 160 pasien gagal ginjal dilaporkan tidak bisa berobat akibat status BPJS PBI mereka tiba-tiba nonaktif.

Baca Juga :  Selama Pandemi, Kekerasan Terhadap Anak Meningkat

Dokter Gregory Budiman menegaskan, cuci darah tidak bisa ditunda, sementara biaya hemodialisis mandiri sangat mahal dan nyaris tak terjangkau pasien tidak mampu.

Kemensos Janji Reaktivasi

Menanggapi polemik ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan.

“Khusus pasien cuci darah, kita akan segera lakukan reaktivasi kembali. Ini sedang kami koordinasikan,” ujarnya.

Isu penonaktifan BPJS PBI ini juga menuai kritik dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi membahayakan nyawa masyarakat miskin.

(erf/fjr)

 

PROKALTENG.CO-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya atas penonaktifan mendadak 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menyebut kebijakan tersebut “konyol”, karena anggaran negara tetap keluar, sementara pemerintah justru menanggung kerugian citra.

Kekesalan itu disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/12/2026).

“Jangan sampai orang yang sudah sakit, mau cek darah atau cuci darah, tiba-tiba enggak eligible. Itu kan konyol,” ujar Purbaya.

Electronic money exchangers listing

Anggaran Tetap Keluar, Pemerintah Rugi

Menurut Purbaya, penonaktifan mendadak membuat Kementerian Keuangan tetap mengeluarkan anggaran, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

“Uang yang saya keluarkan sama, tapi image pemerintah jadi jelek. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Hasil Audit BPK, PBS Kelapa Sawit Banyak Salahi Aturan

Ia menilai, bila pemerintah ingin mengalihkan kepesertaan PBI kepada warga yang lebih berhak, seharusnya dilakukan secara bertahap dan terencana, bukan secara tiba-tiba.

Minta Masa Transisi dan Sosialisasi

Purbaya menekankan pentingnya masa transisi 2 hingga 3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat yang status PBI-nya dicabut.

“Begitu mereka tidak masuk daftar PBI, harus langsung ada sosialisasi. Supaya mereka bisa mengambil tindakan, apakah membayar mandiri atau opsi lainnya,” jelasnya.

Pasien Gagal Ginjal Terancam

Kebijakan ini memicu reaksi luas dari publik dan tenaga medis. Sejumlah dokter menyuarakan kekhawatiran karena pasien gagal ginjal sangat bergantung pada layanan cuci darah.

Kementerian Kesehatan mengungkap, sekitar 160 pasien gagal ginjal dilaporkan tidak bisa berobat akibat status BPJS PBI mereka tiba-tiba nonaktif.

Baca Juga :  Selama Pandemi, Kekerasan Terhadap Anak Meningkat

Dokter Gregory Budiman menegaskan, cuci darah tidak bisa ditunda, sementara biaya hemodialisis mandiri sangat mahal dan nyaris tak terjangkau pasien tidak mampu.

Kemensos Janji Reaktivasi

Menanggapi polemik ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan.

“Khusus pasien cuci darah, kita akan segera lakukan reaktivasi kembali. Ini sedang kami koordinasikan,” ujarnya.

Isu penonaktifan BPJS PBI ini juga menuai kritik dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi membahayakan nyawa masyarakat miskin.

(erf/fjr)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru