32.6 C
Jakarta
Wednesday, November 27, 2024

Ini Alasan Pemerintah Tidak Membentuk TGPF Tewasnya 6 Laskar FPI

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya
blak-blakan mengutarakan alasan kenapa pemerintah tak membentuk Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) tewasnya 6 laskar FPI. Mahfud menegaskan, bahwa keputusan
itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD,
usai pertemuan Amien Rais dan Tim Pengawal Peristiwa (TP3) 6laskar FPI di Istana
Presiden, Selasa (9/3/2021).

Menurutnya, sejak peritiwa itu
terjadi, banyak desakan dari masyarakat yang meminta agar pemerintah membentuk
TGPF. “Ada yang minta pemerintah bentuk TGPF. Ada yang gak percaya pemerintah.
Jangan, pemerintah nanti itu bohong hasilnya,” tutur Mahfud.

Maka saat itu, diputuskan
Presiden Jokowi memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada Komnas HAM
untuk melakukan penyelidikan. “Panggil siapa saja yang merasa punya pendapat,
bukti dan keyakinan. Nanti sampaikan ke presiden apa rekomendasinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Ini 5 Pesan MUI Jelang Pelantikan Presiden

Mahfud menegaskan, dalam kasus
ini, baik presiden maupun pemerintah sama sekali tidak pernah ingin ikut
campur. Atau sekalipun meminta Komnas HAM untuk membuat rekomendasi apapun. “Presiden
dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah minta Komnas HAM
menyimpulkan ini dan itu. Tidak pernah,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, Mahfud menilai
pemerintah dalam posisi bak buah simalakama. “Kalau pemerintah yang bentuk
(TGPF) nanti dituding dikooptasi. (Dituding) Timnya orangnya pemerintah, timnya
diatur Istana, timnya orangnya si A si B,” tuturnya.

Atas pertimbangan itu pula,
pemerintah memilih tak membentuk TGPF kematian 6 laskar FPI. “Oleh sebab itu
kita serahkan ke Komnas Ham,” tandasnya.

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya
blak-blakan mengutarakan alasan kenapa pemerintah tak membentuk Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) tewasnya 6 laskar FPI. Mahfud menegaskan, bahwa keputusan
itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD,
usai pertemuan Amien Rais dan Tim Pengawal Peristiwa (TP3) 6laskar FPI di Istana
Presiden, Selasa (9/3/2021).

Menurutnya, sejak peritiwa itu
terjadi, banyak desakan dari masyarakat yang meminta agar pemerintah membentuk
TGPF. “Ada yang minta pemerintah bentuk TGPF. Ada yang gak percaya pemerintah.
Jangan, pemerintah nanti itu bohong hasilnya,” tutur Mahfud.

Maka saat itu, diputuskan
Presiden Jokowi memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada Komnas HAM
untuk melakukan penyelidikan. “Panggil siapa saja yang merasa punya pendapat,
bukti dan keyakinan. Nanti sampaikan ke presiden apa rekomendasinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Ini 5 Pesan MUI Jelang Pelantikan Presiden

Mahfud menegaskan, dalam kasus
ini, baik presiden maupun pemerintah sama sekali tidak pernah ingin ikut
campur. Atau sekalipun meminta Komnas HAM untuk membuat rekomendasi apapun. “Presiden
dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah minta Komnas HAM
menyimpulkan ini dan itu. Tidak pernah,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, Mahfud menilai
pemerintah dalam posisi bak buah simalakama. “Kalau pemerintah yang bentuk
(TGPF) nanti dituding dikooptasi. (Dituding) Timnya orangnya pemerintah, timnya
diatur Istana, timnya orangnya si A si B,” tuturnya.

Atas pertimbangan itu pula,
pemerintah memilih tak membentuk TGPF kematian 6 laskar FPI. “Oleh sebab itu
kita serahkan ke Komnas Ham,” tandasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru