Pantas Selalu Bermasalah, Ada Pemda yang 10 Tahun Tak Update DTKS

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Penyaluran bantuan sosial sering bermasalah. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah pun telah menyiapkan strategi yang dinilai sangat tepat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan ada empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bansos. Strategi tersebut disiapkan mulai dari proses, penyaluran hingga penerimaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah. Sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujarnya dalam keterangannya resminya, Selasa (7/9).

Disebutkannya, strategi pertama adalah melakukan perbaikan sistem walaupun tidak semua masyarakat melek. Sehingga, dalam pelaksanaan perbaikan data perlu menerjunkan tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem itu berat tapi harus dilakukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menghapus data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, masih ada juga Pemda yang tidak aktif dan tidak peduli. Dampaknya tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

“Bahkan ada temuan, pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun,” katanya.

Karenanya, tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil. Sebab tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan lain sebagainya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat, karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima. Setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat,” katanya.

Kemudian strategi untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan.

Dikatakannya, setiap bulan, pihaknya rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu dengan tujuan untuk menyelesaikan bersama-sama.

Kemudian untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kendati ada item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA.

Dalam hal tersebut, Kemensos meluncurkan aplikasi “Usul-Sanggah” dimana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Strategi berikutnya yakni menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.

Risma mengapresiasi Karang Taruna DKI Jakarta yang mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara.

Strategi terakhir yakni upaya pemberdayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat, Papua, kami ajari mereka ‘Tangan di Atas,’ dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakkan hasil, ”kata dia.

Sedangkan, bagi penyandang disabilitas pada awalnya mereka meminta bantuan, tetapi diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif.

Dikatakannya produk kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif dibuat dan dirakit oleh para penyandang disabilitas.

Dia mencontohkan salah seorang penerima manfaat motor roda tiga dirasakan oleh seorang penyandang disabilitas bernama Gilang, yang awalnya berjualan dengan sepeda kayuh dengan pendapatan Rp400-500 ribu per hari. Namun, setelah mendapatkan bantuan motor roda tiga, ia bisa berjualan lebih jauh dan meraup pendapatan lebih besar, yakni Rp1 juta per hari.

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Penyaluran bantuan sosial sering bermasalah. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah pun telah menyiapkan strategi yang dinilai sangat tepat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan ada empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bansos. Strategi tersebut disiapkan mulai dari proses, penyaluran hingga penerimaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah. Sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujarnya dalam keterangannya resminya, Selasa (7/9).

Disebutkannya, strategi pertama adalah melakukan perbaikan sistem walaupun tidak semua masyarakat melek. Sehingga, dalam pelaksanaan perbaikan data perlu menerjunkan tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem itu berat tapi harus dilakukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menghapus data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, masih ada juga Pemda yang tidak aktif dan tidak peduli. Dampaknya tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

“Bahkan ada temuan, pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun,” katanya.

Karenanya, tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil. Sebab tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan lain sebagainya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat, karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima. Setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat,” katanya.

Kemudian strategi untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan.

Dikatakannya, setiap bulan, pihaknya rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu dengan tujuan untuk menyelesaikan bersama-sama.

Kemudian untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kendati ada item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA.

Dalam hal tersebut, Kemensos meluncurkan aplikasi “Usul-Sanggah” dimana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Strategi berikutnya yakni menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.

Risma mengapresiasi Karang Taruna DKI Jakarta yang mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara.

Strategi terakhir yakni upaya pemberdayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat, Papua, kami ajari mereka ‘Tangan di Atas,’ dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakkan hasil, ”kata dia.

Sedangkan, bagi penyandang disabilitas pada awalnya mereka meminta bantuan, tetapi diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif.

Dikatakannya produk kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif dibuat dan dirakit oleh para penyandang disabilitas.

Dia mencontohkan salah seorang penerima manfaat motor roda tiga dirasakan oleh seorang penyandang disabilitas bernama Gilang, yang awalnya berjualan dengan sepeda kayuh dengan pendapatan Rp400-500 ribu per hari. Namun, setelah mendapatkan bantuan motor roda tiga, ia bisa berjualan lebih jauh dan meraup pendapatan lebih besar, yakni Rp1 juta per hari.