Formasi
kabinet baru belum rampung. Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai
politik masih berdialog untuk menyempurnakan susunan Kabinet Kerja jilid II.
Kondisi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Hasto Kristiyanto di sela pembekalan anggota legislatif DPD PDIP Aceh di Banda
Aceh, Minggu (8/9).
“Soal dialog sudah dilakukan, struktur kabinet sudah diputuskan,
meskipun penyempurnaan masih dilakukan,†kata Hasto.
Hasto menjelaskan, mekanisme di PDI Perjuangan menyebutkan bahwa
finalisasi akan dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum Megawati
Soekarnoputri. Setelah bicara struktur, selanjutnya pembicaraan akan menyangkut
calon-calon menteri yang berasal dari PDIP.
“Nama-nama calon menteri sendiri belum bisa dibuka karena yang
terjadi merupakan proses dialog,†tuturnya.
Artinya, lanjut Hasto, satu pertemuan takkan bisa menyelesaikan
masalah struktur dan penempatan nama di kabinet. Karena ini menyangkut sebuah
desain besar demi membawa kemajuan bagi Indonesia Raya.
“Dialog soal kabinet sudah dilakukan dengan melibatkan ketua
umum partai lainnya. Kami juga menyadari setiap partai juga memiliki
target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu
dilakukan. Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu,†kata Hasto.
Karena itu yang jelas, berakhirnya dialog itu akan terjadi
ketika akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet. Itu terjadi setelah
pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
“Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata
pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih
dilantik oleh MPR,†kata Hasto.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Hasto mengatakan pihaknya
berharap bisa meningkatkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan partai
politik. Apalagi Jokowi akan menaruh perhatian utama kepada peningkatan sumber
daya manusia (SDM) Indonesia.
Karena itu, PDI Perjuangan sendiri, di dalam konsolidasi
partainya juga terus bersiap di dalam mendukung kebijakan Jokowi itu. Parpol
akan berada di depan memimpin pergerakan rakyat di dalam peningkatan SDM. Tentu
saja hal itu membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintahan.
“Sebagai contoh di Aceh, kantor partai akan dijadikan sebagai
pusat pendidikan politik, kaderisasi, kursus politik, dan juga kursus yang berkaitan
dengan keterampilan anak-anak muda, agar mereka semakin percaya diri menatap
masa depan,†ujar Hasto.(jpg)