WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibu kota
Pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta dapat dilakukan dengan sistem sewa dari
BUMN atau swasta maupun menggunakan skema tukar guling atau ruislag.
JK menjelaskan sistem sewa dapat
dilakukan dengan mencontoh Malaysia ketika memindahkan ibu kota pemerintahannya
dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
“Di Malaysia itu sistem sewa
malah, yang bikin itu Petronas, Pertamina-nya Malaysia. Itu yang bikin. Baru
kemudian pemerintah menyewa,” kata JK kepada wartawan, di Kantor Wapres
Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Selain itu, skema tukar guling
dapat dilakukan dengan menyewakan gedung-gedung kantor pemerintahan di Jakarta
yang nantinya tidak akan dipakai karena semua kegiatan pemerintahan berpindah.
“Boleh juga skema ‘ruislag’,
karena gedung-gedung kantor di sini, di sepanjang Jalan Thamrin – tentu yang
punya Pemerintah – pasti tidak dipakai lagi,” ujarnya.
Namun, lanjut JK, yang terpenting
saat ini adalah penentuan lokasi dimana sebaiknya ibu kota Pemerintahan
Indonesia dipindahkan. Setelah mendapatkan lokasi yang tepat dan memenuhi
syarat, maka skema-skema pembiayaan dapat dibahas lebih lanjut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo
usai buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta,
Senin (6/5/2019), mengatakan Pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk
pembiayaan pemindahan ibu kota Pemerintahan Indonesia. “Yang penting
anggaran kita siap. Saya sampaikan, tidak membebani APBN,” kata Presiden. (indopos/kpc)