JAKARTA – Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam lima tahun ke depan tak
lagi merekrut guru honorer. Menurut pihkanya, sistem ini sebaiknya dihapus.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia
(IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dengan dihapusnya sistem tersebut tidak
ada lagi guru yang mengisi ruang kelas dengan status kepegawaian yang tidak
jelas, apakah PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kontrak), dan GTY (Guru Tetap Yayasan).
“Sistem ini sebaiknya dihapuskan.
Sehingga, tidak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas dengan status
kepegawaian yang tidak jelas,†kata Ramli, Selasa (5/11)
“IGI juga minta pendapatan guru
minimal setara dengan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan
minimal kelayakan hidup,†tambahnya.
Selain itu, IGI mengusulkan bahwa
pengangkatan guru harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan kurikulum yang
nanti ditetapkan oleh Kemendikbud. Untuk itu, Uji Kompetensi Guru wajib
dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga tahun).
“Untuk kurikulum ke depan, tidak
ada lagi bimbingan teknis. Mekanisme ini diganti dengan video tutorial dengan
kewajiban uji secara acak terhadap pemahaman kurikulum. Sehingga anggaran
bimtek dapat dialihkan untuk rekrutmen atau penambahan guru,†terangnya.
Sementara itu, IGI juga meminta
agar anggaran peningkatan kompetensi guru dihapuskan. Kewajiban peningkatan
kompetensi guru dapat diserahkan kepada organisasi profesi guru berdasarkan
acuan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, anggaran Pelatihan Guru
dapat dialihkan untuk rekrutmen guru.
“Organisasi profesi guru tinggal
diberikan legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru,
sehingga pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang
diinginkan,†tuturnya.
Terlebih lagi, lanjut Ramli,
Kemendikbud juga harus mengatur kembali penentuan sekolah di daerah-daerah
tertinggal, terpencil dan terdepan.
“Sesuai dengan kondisi sekolah, bukan
berdasarkan data Kemendes PDTT (Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Terpencil),†ujarnya.
Semenatara itu, Direktur
Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
(GTK) Kemendikbud, Santi Ambarukmi mengatakan salah satu hal baru soal
pelatihan guru adalah program 5 In dan 3 On. (In adalah tatap muka sementara on
adalah guru-guru yang telah dilatih kembali ke sekolahnya)
“Program ini dilakukan setiap
minggu. Guru dipanggil untuk bertemu dan dilatih sebanyak dua kali atau disebut
dengan istilah dua kali in. Setelah itu, guru yang mendapatkan bekal
menyampaikan apa yang sudah ia terima kepada rekan-rekannya di sekolah asal
atau yang disebut dengan satu kali on,†jelasnya.
“Setelah satu pekan, guru
tersebut kembali lagi tatap muka dengan pelatih untuk menjelaskan apa yang
sudah ia lakukan dan hal yang menjadi masalah di masing-masing sekolah,â€
sambungnya.
Santi menambahkan, pelatihan ini
kemudian dilanjutkan hingga lima kali. Diharapkan, dengan demikian guru dapat
meningkatkan kompetensi dan mengetahui masalah yang perlu dihadapi di
sekolahnya.
“Harapannya tidak mengganggu
proses belajar mengajar, sehingga kita gunakan sistem tatap muka in dan on. Ada
lima kali in dan tiga kali on,†ujarnya.
Santi menjelaskan, untuk
materi-materi awal yang digunakan dalam pelatihan didapatkan dari hasil-hasil
uji kompetensi guru (UKG). Sebab ia menilai, hasil UKG masih belum memenuhi
harapan.
“Dari kekurangan itulah,
Kemendikbud mencari materi yang masih perlu diberikan untuk para guru. Mana
saja yang tidak dikuasai, itu kita berikan,†katanya.
Saat ini, lanjut Santi, program 5
In dan 3 On sudah dijalankan, Namun belum dilakukan secara masif. Untuk guru
dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih 150 guru yang
diikutkan program ini.
“Saya berharap 150 guru ini bisa
membantu menyebarkan hasil pelatihan ke gugus-gugus tempat mereka,†pungaksnya. (der/fin/kpc)