Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan
Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia
(PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham
atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih tetap berlaku. TAP MPRS yang
ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut harus tetap
dipertahankan sampai kapanpun, karena terbukti telah menjadi benteng tangguh
yang menghalau paham komunisme maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit
kembali di Indonesia.
“TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan
negara, harus senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila
dari serangan ideologi transnasional, seperti komunisme. Siapapun yang hendak
mengubah Pancasila, membangkitkan komunisme maupun memasukan ideologi
transnasional lainnya, selain akan berhadapan dengan rakyat juga akan
berhadapan dengan TNI sebagai anak kandung rakyat Indonesia,†ujar Bamsoet saat
bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
(KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat
(5/6).
Turut hadir wakil ketua MPR antara lain Ahmad
Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Fadel
Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi
Gerindra Bambang Kristiono. Hadir secara virtual wakil ketua MPR RI Ahmad
Muzani dan Lestari Moerdijat.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini
menjelaskan, saat mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI pada 2019, dirinya
pernah menerima Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Sebagai wadah tempat
berkumpulnya para anak-cucu yang orang tuanya dari TNI dan menjadi korban
kekerasan di masa lampau, serta anak-cucu yang orang tuanya pernah terlibat
dalam berbagai gerakan. Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI), Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan Rakyat Semesta
(PERMESTA), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), hingga Partai Komunis
Indonesia (PKI).
“Dalam forum tersebut, mereka bersepakat tak
menjadikan konflik kekejaman yang melibatkan orang tua mereka di masa lalu
menjadi warisan konflik di masa kini ataupun mendatang. Forum tersebut menjadi
salah satu penanda bahwa bangsa Indonesia sudah menutup berbagai luka sejarah
yang diakibatkan dari berbagai kejadian di masa lalu, termasuk G30S/PKI.
Membangkitkan kembali komunisme, sama saja dengan membuka luka sejarah
sekaligus membuka peluang terjadinya disintegrasi dan perpecahan bangsa,†jelas
Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini
menambahkan, sejarah seharusnya sudah mengajarkan seluruh anak bangsa untuk
tidak kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama. Berbagai aktifitas PKI di
masa lalu, jelas menunjukan bawah paham komunisme bertentangan dengan Pancasila
dan tidak cocok hidup di tanah Indonesia.
“Bangsa Indonesia sudah punya Pancasila yang
digali oleh Bung Karno dari jati diri bangsa. Pancasila selalu melindungi
bangsa yang majemuk ini dari perpecahan. Keberagaman suku, agama, ras, maupun antar
golongan mampu dipersatukan Pancasila menjadi kekuatan bangsa. Karena itu,
siapapun yang bermain api mencoba membangkitkan komunisme, patut dianggap
sebagai musuh negara yang menginginkan bangsa kita hancur berantakan. Rakyat
bersama TNI tak akan membiarkan hal itu terjadi,†pungkas Bamsoet.