JAKARTA– Pengurus Besar Nahdatul Ulama Indonesia (PBNU) KH Said
Aqil Siradj mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama
soal ditiadakan keberangkatan haji pada tahun 2020. Haji pada tahun ini vakum,
padahal, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan dibuka Ibadah Haji 2020
atau tidak.
“Perlu dicatat di sini kenapa
mendahului keputusan pemerintah Saudi Arabia,†kata Said Aqil dalam video yang
dilihat FIN di akun Instagram @saidaqilsiroj53, Jumat (5/6).
“Menurut saya tunggu dulu
keputusan dari Saudia Arabia. Kalau memang Saudi Arabia sudah menutup acara
haji atau ibadah haji, baru kita putuskan tidak ada haji,†sambungnya.
Said Aqil juga menilai,
pemerintah tidak berkoordinasi dengan DPR terkait keputusan ditiadakan ibadah
haji tahun ini. Dia menganggap pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil
keputusan.
“Kita tahu juga tidak adanya
koordinasi dengan DPR. Ada keputusan sepihak, DPR tidak diajak ngomong bahwa
haji ditiadakan. Hal seperti itu yang kita anggap terlalu terburu-buru dalam
mengambil keputusan.†Ujar dia.
Dia mengatakan, Indonesia dari
tahun ke tahun telah menggelar haji dengan lancar. Sehingga masalah kesiapan
bukan jadi alasan.
“Setiap tahun (Indonesia)
melaksanakan haji. Seharusnya, selayaknya harus semakin cerdas, semakin pintar,
semakin sempurna dan semakin ada antisipasi-antisipasi.†Kata Said.
“Tidak hanya dengan alasan bahwa
kesiapan tidak siap atau tidak sempurna. Padahal pemerintah setiap tahun adakan
haji, kok ngga semakin pintar itu loh, ngga semakin cerdas,†demikian pungkas
Sadi Aqil.