26.2 C
Jakarta
Friday, December 27, 2024

Anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahas Pengawasan Bansos Bersama BPKP

PALANGKA RAYA – Akuntabilitas keuangan percepatan
penanganan corona virus atau covid-19, menjadi perhatian Anggota DPD RI Habib
Said Abdurrahman dan Badan Pengawas Kuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Kalteng. Itu sesuai dengan hasil pertemuan Anggota DPD RI dengan
Pimpinan BPKP Kalteng, Kamis (4/6).

Pertemuan itu langsung dipimpin oleh Ketua BPKP Kalteng
Setia Pria Husada dan dihadiri petinggi BPKP lainnya. Pertemuan itu lebih fokus
membahas pengawasan keuangan percepatan penanganan corona virus atau covid-19
dan penyaluran bantuan sosial. Kemudian bantuan tidak digunakan untuk
kepentingan politisasi.

“Intinya kita akan bersinergi, sama-sama melakukan
pengawasan terkait pelaksanaan penanganan covid-19. Iini sesuai dengan topuksi
kita bisa bersinergi dengan DPD RI untuk melakukan pengawasan,” kata
Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Setia Pria Husada.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Penyebab Terbakarnya Kilang Pertamina Balongan

Dia mengatakan, pengawasan yang dilakukan semua yang
berkaitan dengan penanganan covid-19. Pengawasan itu, baik  bansos dan penggunaan anggaran dalam
penanganan covid-19.

“Bansos inikan menggunakan dan yang besar dan
melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Dan saat ini pengawasan kita fokuskan
ke bansos dulu. Nanti penanganan ekonomi dan sebagainya,” ucapnya.

Data penerima bansos dan penyaluran bansos menjadi
perhatian serius BPKP Perwakilan Kalteng. “Data itu akan sangat penting,
karena untuk menghindari tumpang tindih dan bantuan bisa tepat sasaran.
Kemudian masyarakat yang memang membutuhkan tetapi tidak dapat juga menjadi
perhatian kita juga,” ujarnya.

Sementara itu, Habib Abdurrahman meminta agar, penyaluran
bantuan sosil tidak dipolitisasi. Untuk itu, dia bersama BPKP dan lembaga pengawas
lainnya akan bersinergi untuk memantau penyaluran bansos kepada masyarakat.

Baca Juga :  Staf Khusus Wakil Presiden: Sebentar Lagi Wabah Covid-19 Berakhir

 

“Kita meminta agar pengawasan dapat dilakukan secara
maksimal agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.  Dan kita juga meminta agar bantuan yang
disalurkan tidak dipolitisasi,” tegasnya.

Habib juga apresiasi BPKP yang bekerja maksimal dalam
pengawasan walau anggaran minim. “Saya apresiasi BPKP yang bekerja secara
maksimal dengan anggaran yang minim. Dan saya mendoakan agar BPKP selalur
diberikan kesehatan dan terhindar dari marabahaya,” pungkasnya. 

PALANGKA RAYA – Akuntabilitas keuangan percepatan
penanganan corona virus atau covid-19, menjadi perhatian Anggota DPD RI Habib
Said Abdurrahman dan Badan Pengawas Kuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Kalteng. Itu sesuai dengan hasil pertemuan Anggota DPD RI dengan
Pimpinan BPKP Kalteng, Kamis (4/6).

Pertemuan itu langsung dipimpin oleh Ketua BPKP Kalteng
Setia Pria Husada dan dihadiri petinggi BPKP lainnya. Pertemuan itu lebih fokus
membahas pengawasan keuangan percepatan penanganan corona virus atau covid-19
dan penyaluran bantuan sosial. Kemudian bantuan tidak digunakan untuk
kepentingan politisasi.

“Intinya kita akan bersinergi, sama-sama melakukan
pengawasan terkait pelaksanaan penanganan covid-19. Iini sesuai dengan topuksi
kita bisa bersinergi dengan DPD RI untuk melakukan pengawasan,” kata
Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Setia Pria Husada.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Penyebab Terbakarnya Kilang Pertamina Balongan

Dia mengatakan, pengawasan yang dilakukan semua yang
berkaitan dengan penanganan covid-19. Pengawasan itu, baik  bansos dan penggunaan anggaran dalam
penanganan covid-19.

“Bansos inikan menggunakan dan yang besar dan
melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Dan saat ini pengawasan kita fokuskan
ke bansos dulu. Nanti penanganan ekonomi dan sebagainya,” ucapnya.

Data penerima bansos dan penyaluran bansos menjadi
perhatian serius BPKP Perwakilan Kalteng. “Data itu akan sangat penting,
karena untuk menghindari tumpang tindih dan bantuan bisa tepat sasaran.
Kemudian masyarakat yang memang membutuhkan tetapi tidak dapat juga menjadi
perhatian kita juga,” ujarnya.

Sementara itu, Habib Abdurrahman meminta agar, penyaluran
bantuan sosil tidak dipolitisasi. Untuk itu, dia bersama BPKP dan lembaga pengawas
lainnya akan bersinergi untuk memantau penyaluran bansos kepada masyarakat.

Baca Juga :  Staf Khusus Wakil Presiden: Sebentar Lagi Wabah Covid-19 Berakhir

 

“Kita meminta agar pengawasan dapat dilakukan secara
maksimal agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.  Dan kita juga meminta agar bantuan yang
disalurkan tidak dipolitisasi,” tegasnya.

Habib juga apresiasi BPKP yang bekerja maksimal dalam
pengawasan walau anggaran minim. “Saya apresiasi BPKP yang bekerja secara
maksimal dengan anggaran yang minim. Dan saya mendoakan agar BPKP selalur
diberikan kesehatan dan terhindar dari marabahaya,” pungkasnya. 

Terpopuler

Artikel Terbaru