Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Mardani Ali Sera mengungkapkan ada dua hal proses politik yang perlu dijaga dan
menjadi acuan kedewasaan berdemokrasi, yaitu secara etika serta rasionalitas.
Sehingga, ‎secara etika pemilu adalah proses biasa dalam demokrasi. Ada
yang menang dan kalah.
Namun semua proses butuh perjuangan dan
energi. Dalam hal pilpres, yang menjadi pejuang adalah 01 dan 02. “Jika
kontestansi demokrasi pilpres ini dimenangi 01, mereka menjadi penguasa. Maka
secara etika, 02 harusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan berbalik arah
merasa menang sehingga ingin berkuasa,†ujar Mardani kepada wartawan, Rabu
(3/6).
Sehingga PKS menginginkan supaya partai-partai
pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 kemarin bisa tetap
meneguhkan langkahya berada di luar koalisi. Hal itu juga menegaskan tidak
disebut politik loncat pagar. “Jadi Etikanya, jika 01 berkuasa, maka 02 menjadi
penyeimbang, jika 02 menang, 01 penyeimbang. Itu akan membuat sehat demokrasi,
tidak akan terlihat lagi politik loncat pagar,†katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan
secara etika, salah satu kubu harus istiqomah alias tetap pada pendiriannya
dalam berpolitik. Misalnya menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Hal
itu menurutnya akan membuat demokrasi lebih sehat. Karena ada yang mengawasi
pemerintahan. “Melaksanakan fungsi check and balance, sebagai oposisi yang
kritis dan konstruktif,†ungkapnya.
Mardani mengatakan, ‎oposisi itu pilihan sikap
yang mulia. Ini perjuangan mencintai negeri. Bahkan, sekecil apapun jumlahnya,
jika dia melakukannya secara cerdas dan didukung rakyat maka bisa efektif. Saat
ini juga semua pihak ‎perlu berjabat tangan kepada yang menang dengan
mengucapkan selamat. Kemudian yang kalah juga perlu mengatakan komitmennya
menjadi penyeimbang di luar koalisi. “Semua perlu elemen dengan kepala tegak
membangun semangat silaturahim membangun negeri. Rasionalitas,†ungkapnya.
Selain itu, dalam berpolitik para elit perlu
menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa hal tersebut demokrasi akan terhenti di
tengah jalan. Jangan semua ingin berkuasa tanpa oposisi. Sementara adanya
‎rekonsiliasi adalah bagian dari silaturahi, mendekatkan yang jauh. Bukan deal
kekuasaan. Apabila semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi,
bukan rekonsiliasi. “Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi dan itu akan
melahirkan neo orde baru,†ungkapnya.
Sekadar informasi pasca Mahkamah Konstitusi
(MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi. Pasangan nomor urut 02 ini
membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS
dan Berkarya.
Prabowo Subianto mengembalikan mandat ke empat
partai itu. Sementara untuk sikap politik ke depan. Prabowo menyerahkan kepada
masing-masing partai politik untuk menentukan langkahnya. Sementara rumor
politik terus berkembang. Karena disebutkan ada partai-partai pendukung
Prabowo-Sandi akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.(jpc)