JAKARTA – Sejumlah daerah dilaporkan melakukan pemblokiran jalan.
Hal ini dinilai sangat menganggu. Terutama untuk pendistribusian barang.
Presiden Joko Widodo meminta Mendagri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang
telah memblokir jalan dan menyebabkan tersendatnya distribusi logistik.
“Semua distribusi logistik ini
harus lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Saya harapkan Mendagri
memberikan teguran kepada daerah yang memblokir jalan agar urusan distribusi
logistik ini tidak terganggu,†tegas Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan
Menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M†melalui telekonferensi di
Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4).
Dia menyampaikan hal tersebut
karena mendapat laporan dari sejumlah kepala daerah bahwa pasokan bahan pangan,
seperti beras, terganggu karena adanya pemblokiran jalan. Padahal masyarakat
akan memasuki momentum permintaan tinggi di Ramadan pada 24 April 2020 dan Hari
Raya Idul Fitri.
Ramadan tahun ini, lanjut Jokowi,
berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena masyarakat menghadapi
tantangan untuk mencegah penularan lebih luas virus Corona (COVID-19). Kepala
Negara meminta jajaran menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah memastikan
kecukupan bahan pangan. Jokowi mengatakan harga bahan pangan akan segara
kembali ke level normal dari masa fluktuasi yang sempat terjadi.
Pada beberapa pekan ke depan,
Jokowi memprediksi harga gula akan turun ke Rp12.500 per kilogram. Sedangkan
bawang putih turun menjadi Rp 20-30 ribu per kilogram. “Saya juga sudah cek ke
Bulog, cek ke daerah-daerah mengenai panen raya. Selain itu melihat beras,
daging, telur, gula, terigu masih berada pada kondisi baik. Sehingga mungkin
gula tadi Menteri Pertanian sudah menyampaikan pekan-pekan ke depan harga turun
pada posisi normal di Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menyampaikan bawang
juga sudah beberapa masuk. Kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu ke
depan atau syukur minggu ini kembali ke normal di harga Rp20-30 ribu per
kilogram,†papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, lanjut Jokowi,
pemerintah juga sedang mempersiapkan sejumlah skenario mencegah masyarakat
mudik pada hari raya Idul Fitri 2020. “Untuk mudik dalam rangka menenangkan
masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk
hari raya. Ini bisa dibicarakan. Saya minta dipersiapkan skenario-skenario
komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya
sektoral atau kepentingan daerah saja. Tetapi dilihat secara utuh baik dari
hulu, di tengah dan di hilir,†jelasnya.
Untuk melengkapi skenario
pergeseran hari libur, Jokowi mengusulkan dua skenario lainnya. “Kedua
memberikan fasilitas arus mudik kepada masyarakat pada pengganti hari raya
tersebut. Kemudian bisa digratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah,â€
ucapnya.
Menurut Presiden, bila
skenario-skenario tersebut dilakukan, masyarakat dapat dengan tenang tetap ada
di rumah. Khususnya bagi warga yang tinggal di Jabodetabek. “Saya ingatkan kita
sudah menetapkan status kedaruratan kesehatan dan pembatasan sosial berskala
besar. Ini sebagai rujukan bersama. Perlu saya jelaskan lagi mulai dari
presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa, lurah
harus satu visi, satu strategi yang sama,†tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat
Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan Mendagri Tito Karnavian telah
menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan. Sebab,
hal itu dianggap menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan
masyarakat.
“Mendagri telah mengingatkan
distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk
menggerakkan perekonomian, kesehatan dan percepatan penanganan COVID-19 tidak
boleh ada yang terhambat,†tegas Bahtiar di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, logistik tersebut
merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab
besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan PSBB.
“Pemblokiran jalan kontra
produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik.
Barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan
yang sangat dibutuhkan. Kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.
Namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik,â€
paparnya.