JAKARTA – Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus menjadi instrumen strategis dalam meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diyakini mampu memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Mukhtarudin, menyebut APBN 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal rutin, melainkan pondasi besar untuk akselerasi transformasi ekonomi. “APBN 2026, sebagai APBN pertama yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegas Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyoroti tantangan domestik seperti menurunnya proporsi kelas menengah, tingginya prevalensi stunting, hingga melemahnya kontribusi industri manufaktur. Dari sisi eksternal, dinamika ekonomi dan geopolitik global menuju tatanan multipolar juga menuntut APBN disusun lebih adaptif, cermat, dan antisipatif.
“Meski demikian, Fraksi Golkar memandang ketidakpastian global sebagai momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029,” ujar Mukhtarudin, Selasa (19/8/2025).
Lebih jauh, Fraksi Golkar menilai perubahan tatanan global berdampak multidimensi, mulai dari moneter, fiskal, perdagangan internasional, hingga geoekonomi. Karena itu, APBN 2026 harus disusun dengan perhitungan matang agar mampu menjaga stabilitas dan mendorong daya saing.
“Perubahan tatanan global tersebut tentu akan berdampak secara multidimensi, baik secara moneter, fiskal, perdagangan internasional, hingga geopolitik dan geoekonomi antarkawasan,” lanjut Mukhtarudin.
Fraksi Golkar menyambut tema RAPBN 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” yang dinilai relevan menjawab tantangan pembangunan. Mukhtarudin menegaskan, kedaulatan di tiga bidang itu tidak hanya penting dalam jangka pendek, tetapi juga pondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan.
“Kedaulatan energi akan memastikan keberlanjutan transformasi industri dan menjaga neraca transaksi berjalan. Adapun kedaulatan ekonomi akan menjadi payung besar bagi percepatan hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai global,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga mendukung penuh program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Mukhtarudin berharap program itu mampu meningkatkan kualitas SDM sejak dini, memperkuat ekonomi rakyat, serta mempersempit kesenjangan pendidikan.
Politisi Dapil Kalteng ini menekankan, keberhasilan agenda pemerintah tidak hanya ditentukan besarnya alokasi anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola dan pengawasan.
“Efektivitas belanja negara sangat ditentukan akurasi penyaluran, transparansi pelaksanaan, serta konsistensi evaluasi,” ujarnya.
Dalam kerangka indikator makro, Fraksi Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen cukup optimistis meski tantangan global masih besar. Pemerintah juga diapresiasi karena mampu menjaga inflasi di level 2,5 persen yang mencerminkan stabilitas makro.
Terkait nilai tukar rupiah yang diusulkan Rp 16.500 per dolar AS, Golkar memahami langkah itu sebagai upaya menjaga daya saing ekspor sekaligus menarik investasi. Di sektor energi, target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan gas 984 ribu barel setara minyak per hari dinilai realistis, meski tantangan natural declining masih ada.
Dari sisi penerimaan, RAPBN 2026 ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, naik 9,8 persen dari outlook 2025. Namun, rasio terhadap PDB yang turun menjadi 12,24 persen menunjukkan perlunya penguatan mobilisasi pendapatan melalui optimalisasi perpajakan, digitalisasi sistem, serta perluasan basis pajak.
Sementara belanja negara dipatok Rp 3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Golkar menilai kebijakan fiskal ekspansif ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan realisasi program prioritas Prabowo-Gibran berjalan optimal.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang turun 24,7 persen menjadi Rp 649,9 triliun, Golkar meminta perhatian khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun defisit anggaran sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB dinilai tetap aman, asalkan pembiayaan diarahkan pada instrumen yang efisien dan produktif.
Dengan berbagai catatan itu, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU APBN 2026.
“Dengan harapan APBN ini menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan, menjaga pertumbuhan, dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan,” pungkas Mukhtarudin. (tim)