Waka Fraksi Golkar DPR: Indonesia Harus Bekerja Keras Tingkatkan Pendapatan Per Kapita

JAKARTA – Kelas menengah Indonesia menjadi salah satu sorotan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dua periode menjabat sejak 2014 hingga 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan terjadi penurunan drastis jumlah warga kelas menengah ke atas di Indonesia sebanyak 9,48 juta, rentan ‘turun kasta’ ke kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengatakan pemerintah harus bekerja keras menjaga kestabilan pendapatan per kapita RI.

Pasalnya, kata Mukhtarudin ini penting, mengingat target Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) pada 2036 harus terwujud.

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengaku target ini akan menghadapi tantangan berat di mana pertumbuhan ekonomi yang harus konsisten di atas 6 persen per tahun.

“Ya, tentu ini memang bukan pekerjaan mudah, karena Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan akibat situasi geopolitik yang tidak menentu,” tutur Mukhtarudin, Rabu 4 September 2024.

Untuk itu, Anggota Banggar DPR ini mendorong agar program-program kebijakan harus ditujukan bagi kelompok masyarakat kelas menengah dalam peningkatan status ekonomi mereka.

Selain itu, Mukhtarudin mengatakan pemerintah juga memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat tidak menurun.

“Artinya harga kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat kelas menengah tersebut,” imbuh Mukhtarudin.

Kendati demikian, komitmen pemerintah menjalankan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus juga program-program untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin atau tidak mampu itu harus konsisten diperhatikan.

“Agar tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik di masa mendatang,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa. Sementara, pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta jiwa atau 17,44 persen.

BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia.

Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas.

Targetkan Pendapatan Per Kapita di 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$5.520 atau setara Rp89,9 juta (asumsi kurs Rp16.296 per dolar AS) pada 2025.

Dengan target tersebut, ia menjelaskan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suharso berharap industri manufaktur atau pengolahan hingga konstruksi juga mengalami pertumbuhan agar menjadi engine of growth.

“Dengan sasaran GNI (gross national income) per kapita tahun 2025 bisa mencapai US$5.500-US$5.520 tentu memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan engine of growth yang kita harapkan adalah industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,5 persen-6,2 persen, konstruksi 6,4 persen sampai dengan 6,8 persen,” tandas Suharso Monoarfa. (tim)

JAKARTA – Kelas menengah Indonesia menjadi salah satu sorotan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dua periode menjabat sejak 2014 hingga 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan terjadi penurunan drastis jumlah warga kelas menengah ke atas di Indonesia sebanyak 9,48 juta, rentan ‘turun kasta’ ke kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mengatakan pemerintah harus bekerja keras menjaga kestabilan pendapatan per kapita RI.

Pasalnya, kata Mukhtarudin ini penting, mengingat target Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) pada 2036 harus terwujud.

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengaku target ini akan menghadapi tantangan berat di mana pertumbuhan ekonomi yang harus konsisten di atas 6 persen per tahun.

“Ya, tentu ini memang bukan pekerjaan mudah, karena Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan akibat situasi geopolitik yang tidak menentu,” tutur Mukhtarudin, Rabu 4 September 2024.

Untuk itu, Anggota Banggar DPR ini mendorong agar program-program kebijakan harus ditujukan bagi kelompok masyarakat kelas menengah dalam peningkatan status ekonomi mereka.

Selain itu, Mukhtarudin mengatakan pemerintah juga memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat tidak menurun.

“Artinya harga kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat kelas menengah tersebut,” imbuh Mukhtarudin.

Kendati demikian, komitmen pemerintah menjalankan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus juga program-program untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin atau tidak mampu itu harus konsisten diperhatikan.

“Agar tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik di masa mendatang,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa. Sementara, pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta jiwa atau 17,44 persen.

BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia.

Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas.

Targetkan Pendapatan Per Kapita di 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$5.520 atau setara Rp89,9 juta (asumsi kurs Rp16.296 per dolar AS) pada 2025.

Dengan target tersebut, ia menjelaskan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suharso berharap industri manufaktur atau pengolahan hingga konstruksi juga mengalami pertumbuhan agar menjadi engine of growth.

“Dengan sasaran GNI (gross national income) per kapita tahun 2025 bisa mencapai US$5.500-US$5.520 tentu memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan engine of growth yang kita harapkan adalah industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,5 persen-6,2 persen, konstruksi 6,4 persen sampai dengan 6,8 persen,” tandas Suharso Monoarfa. (tim)