PROKALTENG.CO – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden,
menandatangani 15 perintah eksekutif. Dalam perintah tersebut, berisi
pembatalan sejumlah kebijakan yang diberlakukan pendahulunya, Donald Trump, tak
lama setelah dilantik pada Rabu 20 Januari 2021.
Biden mengambil langkah
pertamanya untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan perubahan iklim dengan
enandatangani sejumlah perintah eksekutif. Ia mengatakan, tidak ada waktu yang
boleh terbuang dalam mengeluarkan perintah serta memorandum.
“Tidak ada waktu terbaik
untuk memulai perubahan selain hari ini,” kata Biden, Jumat 22 Januari
2021.
Lebih jauh, Presiden Biden
memerintahkan penghentian pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang
diperintahkan Trump, mengakhiri larangan perjalanan dari sejumlah negara
mayoritas muslim, menyatakan niatnya bergabung kembali dengan Paris Climate
Accord dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta mencabut persetujuan pipa
minyak Keystone XL.
Dalam sejarah kepresidenan AS,
hanya dua presiden yang menandatangani perintah eksekutif pada hari pertama
mereka menjabat dan masing-masing hanya menandatangani satu dokumen.
Namun, Biden, yang menghadapi
pandemi Covid-19, ekonomi yang rusak, dan pemilu yang memecah-belah, bermaksud
menunjukkan rasa urgensi dan kompetensi yang menurutnya hilang di bawah
pemerintahan Trump.
Bahkan, Biden mengenakan masker
saat meneken sejumlah perintah eksekutif di Oval Office, perbedaan nyata dari
Trump yang jarang mengenakan penutup wajah di depan umum dan tidak pernah
memakainya selama ada acara di Oval Office.
“Sekarang, ketentuan penggunaan
masker diwajibkan di Gedung Putih. Di antara tindakan eksekutif yang
ditandatangani, adalah satu yang menempatkan mandat penggunaan masker pada
properti federal,” tukasnya.
Perintah Biden juga memperpanjang
pembekuan penggusuran federal untuk membantu mereka yang kesulitan secara
finansial akibat dampak ekonomi dari Covid-19, membentuk kantor federal baru
untuk mengoordinasikan tanggapan nasional terhadap pandemi, dan memulihkan
direktorat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk keamanan dan pertahanan
kesehatan global.
Tindakan tersebut dinilai
mencerminkan prioritas kebijakan utama Presiden Biden, yakni menangani pandemi
yang menghantam AS.
Dalam pidato pertamanya, Biden
diam sejenak untuk melakukan apa yang dia sebut sebagai tindakan pertamanya
sebagai presiden, mengheningkan cipta bagi para korban yang jatuh akibat
pandemi Covid-19.
Presiden Biden berjanji akan
melangkah maju dengan cepat dalam beberapa minggu mendatang. “Karena
banyak yang harus kita lakukan di musim dingin ini, banyak yang harus
diperbaiki, banyak yang harus dipulihkan, banyak yang harus disembuhkan, banyak
yang harus dibangun, dan banyak yang akan diperoleh,” pungkasnya.
Rentetan perintah eksekutif Biden
juga meliput hal-hal lain selain pemulihan pascapandemi. Dia menargetkan isu
lingkungan, menyerukan peninjauan semua peraturan dan tindakan eksekutif yang
dianggap merusak lingkungan atau kesehatan masyarakat.
Perintah lainnya,
menginstruksikan agen federal memprioritaskan kesetaraan rasial dan meninjau
kebijakan yang memperkuat rasialisme secara sistemik. Biden juga mencabut
kebijakan Trump yang berusaha mengecualikan nonwarga negara dari sensus.
Sejumlah ajudan Biden mengatakan,
dia juga mencabut laporan yang baru saja dikeluarkan dari “Komisi
1776” milik Trump yang mempromosikan pendidikan patriotik.
Langkah-langkah itu dan lainnya
akan diikuti lusinan perintah eksekutif lainnya dalam 10 hari ke depan, kata
para ajudan presiden. Partai Republik mengisyaratkan Biden akan menghadapi
oposisi sengit di beberapa agendanya.
Salah satu perintahnya berupaya
untuk membentengi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), upaya
pemerintahan Barack Obama yang memberikan perlindungan bagi ratusan ribu
imigran muda dari deportasi dan jalan menuju kewarganegaraan.
Hari pertama Biden di Gedung
Putih berjalan sesuai tradisi. Dia menghadiri gereja dengan para pemimpin
kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik.
Dalam upaya lain untuk menandakan
kembalinya AS ke masa sebelum Trump, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki,
mengatakan, dia akan mengadakan konferensi pers pada Rabu malam sebagai simbol
komitmen pemerintah terhadap transparansi.