Konflik di Xinjiang,
Tiongkok terkait nasib para umat islam Uighur kembali menjadi sorotan dunia.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan menempuh jalur diplomasi
guna membantu mereka. Dia menyampaikan, Kementerian Luar Negeri sudah melakukan
proses sebagai penengah konflik.
“Kita punya jalan
diplomasi lunak sejak dulu, kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik,
bukan konfrontatif gitu ya. Oleh sebab itu, nanti Bu Menlu sudah bukan
menyiapkan karena kasus lama ya. Kita sudah sering,†kata Mahfud di Hotel
Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Mahfud menuturkan,
pemerintah juga dibantu oleh berbagai organisasi keagamaan untuk menjadi
penengah dalam konflik ini. Hanya saja, langkah penyelesaian harus dijalankan
secara tepat, yakni dengan memahami sepenuhnya konflik yang terjadi.
“Kemudian dari
kelompok masyarakat ada Majelis Ulama, Muhammadiyah, MUI, sudah kesana, dan
sebagainya. Kita cari jalan yang baik lah, kita tidak bisa mendiamkan peristiwa
itu. Tapi juga kita harus tau masalah yang sebenarnya,†imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) itu menyebut, pemerintah Indonesia harus objektif terhadap
permasalahan di Uighur. “Karena di Tiongkok itu kawasan muslim kan banyak juga,
bukan hanya Uighur, saya pernah ke Beijing. Pernah ke tempat lain aman-aman aja
tuh, tapi kalau di Uighur terjadi begitu ada apa?,†ucapnya.
Oleh karena itu, jalur
diplomasi lunak dianggap menjadi langkah terbaik. Sehingga upaya bantuan
penyelesaian konflik pun bisa dilakukan dengan tepat. “Kita haus mencoba lebih
objektif melihat seluruh persoalan itu dan untuk itulah maka nanti Ibu Menlu
melalui diplomasi lunaknya, bebas aktifnya itu akan melakukan langkah-langkah
yang baik untuk kebaikan umat manusia,†tukas Mahfud.
Diketahui, konflik
Uighur kembali menjadi sorotan dunia setelah beredarnya dokumen yang
mengungkapkan adanya camp penahanan massal etnis Uighur yang dipublikasi oleh
media ternama Amerika Serikat, New York Times. Konflik di Uighur sendiri telah
terjadi bertahun-tahun. Diduga muslim kerap kerap mendapat diskriminasi dari
pemerintah Tiongkok.(jpc)