PEMERINTAH Hong Kong mengumumkan, bahwa pihaknya akan membatalkan
rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu gelombang demonstrasi
ricuh selama tiga bulan belakangan.
“Pemerintah akan secara formal
mencabut RUU untuk memenuhi benar-benar menenangkan kekhawatiran publik,†kata
Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, melalui pernyataan video yang dirilis
kantornya, Rabu (4/9).
Namun, para aktivis pro-demokrasi
tetap menyerukan demonstrasi untuk mendesak agenda mereka selanjutnya, yaitu
kemerdekaan Hong Kong dari China.
“Terlambat. Kami mendesak dunia
mewaspadai taktik ini dan tidak tertipu oleh pemerintah Hong Kong dan Cina.
Mereka pada faktanya tak melakukan apa pun, dan penipuan besar-besaran akan
segera terjadi,†kata tokoh pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong.
Aksi demonstrasi ini awalnya,
memang menjadi wadah untuk menyuarakan penolakan warga atas pembahasan RUU
ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus di Hong Kong diadili di
wilayah lain, termasuk Cina.
Para demonstran tak terima,
karena menganggap sistem peradilan di Cina kerap kali bias, terutama jika
berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom, yang masih dianggap bagian
dari daerah kedaulatan Beijing.
Berawal dari penolakan RUU
ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk agar Carrie
Lam mundur dan melepaskan Hong Kong dari Cina.
Di tengah kisruh ini, Carrie
sebenarnya sudah mengindikasikan pembatalan RUU ekstradisi tersebut. Namun,
Carrie hanya menyatakan bahwa pembahasan RUU itu “sudah matiâ€, tanpa menyebut
secara lugas mengenai pencabutan rancangan legislasi tersebut.
Massa tidak puas dengan
pernyataan Carrie itu dan menuntut, agar RUU itu benar-benar dicabut dari
program pembahasan parlemen. Mereka pun bertekad akan terus menggelar aksi
hingga Hong Kong benar-benar merdeka.
Usai beredar kabar tersebut,
Indeks Hang Seng melonjak setelah adanya laporan tersebut, naik sekitar 3,3
persen. Indeks properti juga meroket hingga 6 persen. (der/rts/fin/kpc)