PROKALTENG.CO – Tidak semua kepala daerah manut dengan larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah
dalam menekan penularan Covid-19. Contohnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)
Zulkieflimansyah. Politisi PKS ini justru membolehkan warganya mudik.
Zulkieflimansyah tidak melarang
warganya yang ingin mudik ke NTB. Menurutnya, warga yang ingin mudik karena
sudah rindu sanak famili di kampung halaman. Dia merasa, kalau keinginan warga
itu dilarang, justru akan menimbulkan masalah. “Biarkan mengalir begitu
saja,” katanya, di Mataram, Minggu (18/4).
Mantan anggota Komisi XI DPR ini
mengaku tak bisa melarang atau sekadar membatasi masyarakat yang ingin pulang
ke Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok. Pasalnya, mudik sudah menjadi tradisi yang
dilakukan jelang hari raya Idul Fitri. “Tidak dilarang. Yang penting
jalankan puasa di bulan Ramadan,” ucapnya.
Pernyataan ini bertolak belakang
dengan larangan pemerintah soal mudik yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala
Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada
Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei
2021. Larangan tersebut berlaku untuk semua kalangan. Mulai dari PNS, TNI/Polri,
karyawan BUMN, karyawan swasta, sampai masyarakat umum.
Kepala Bidang Penanganan
Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K Ginting menyayangkan pernyataan
Zulkieflimansyah tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai perpanjangan tangan
pemerintah pusat, harusnya mengedukasi masyarakat jangan sampai ada keraguan
soal larangan mudik. Bukan justru terang-terangan memperbolehkan mudik.
“Beliau kan kepala daerah,
kepala pemerintahan. Tentu apa yang dikerjakan di daerah, tidak terlepas dari
yang dikerjakan di pusat. Apalagi, penanggulangan pandemi tidak dilaksanakan
secara sektoral, tapi menyeluruh. Karena semua provinsi sudah terinfeksi,”
kata Alexander, tadi malam.
Dengan begitu, seluruh program
penanggulangan harus mengikuti pemerintah pusat. Termasuk larangan mudik
Lebaran. Kata Alexander, pemerintah tidak ingin lonjakan kasus terjadi lagi
setelah libur panjang. Makanya, larangan mudik Lebaran diberlakukan.
Menurut Alexander, NTB masuk
dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski belum secara
mikro. Dia pun mengingatkan Zulkieflimansyah, jangan merasa kasus di NTB rendah
lalu mau mbalelo dengan keputusan pusat.
“Yang disampaikan Gubernur itu
seolah-olah kasus di sana rendah. Padahal, dalam era transportasi sekarang,
bisa saja di Surabaya pindah ke Bali, bisa juga ke NTB,” papar Alexander.
Epidemiolog dari Universitas
Indonesia Pandu Riono menganggap pernyataan Zulkieflimansyah itu politis.
Menurut Pandu, Zulkieflimansyah pasti memahami, dengan larangan yang
dikeluarkan pemerintah pusat, tidak ada warga dari Jakarta atau kota besar
lainnya, bisa masuk ke NTB pada 6-17 Mei. Sebab, semua sarana transportasi
ditutup. Pernyataan Zulkieflimansyah semata-mata mau cari simpati dari
rakyatnya.
“Namanya juga politisi, ya
kaya gitu. Sering kali ingin mendapat dukungan rakyatnya. Itu kan tanggung
jawab pemerintah pusat, Pemda nggak mungkin menolak perintah pusat. Jadi, dia
itu bermain politik. Itu statement politik,” ulas Pandu.
Di dunia maya, pernyataan
Zulkieflimansyah juga banyak dibatas. Bahkan, ada warganet yang mengadukan
Zulkieflimansyah ke Mendagri Tito Karnavian. Seperti akun @Fitri Andusti. Dia
menyebut, jika ngotot membolehkan mudik, Zulkieflimansyah bisa kena sanksi.
“Nggak takut di SP (surat peringatan) Pak?” cetusnya.
Ada juga yang mengkritik
Zulkieflimansyah dengan merujuk ke asal partainya, yaitu PKS.
“Mengorbankan kesehatan masyarakat demi ambisi dan pernyataan politik.
Nggak usah menyimpulkannya kalau melihat background dari gubernur ini,” tulis
@GunawanMS2.