33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Astaga! Sudah 1,6 Juta Buruh Di-PHK

JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni
Monardo melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari
pandemi virus corona baru atau Covid-19.

“Dari laporan para menteri, ada
1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan
Kartu Prakerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat
terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta,
Senin (14/4).

Dalam rapat itu, Doni mengatakan
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran
insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan
oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi
masyarakat yang terdampak Covid-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

Bansos itu antara lain Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan
sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan
berbagai bantuan sosial lainnya. ”Dimulai juga pekan ini program jaring
pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek
mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar dia.

Bantuan sosial terbaru dari
pemerintah adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama
tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak Covid-19. Bantuan ini
juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya
karena dikhawatirkan memperluas penularan Covid-19.

Di luar Jabodetabek, pemerintah
pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos PKH
dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat itu, kata Doni, Kepala Negara juga meminta keberadaan para Tenaga
Kerja Indonesia di Malaysia terus diperhatikan.

Para TKI harus dipastikan tidak
kekurangan bahan makanan Adapun pembukaan pendaftaran bagi calon peserta
Program Kartu Prakerja (PKP) telah resmi dibuka pada Sabtu (11/4) oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hingga Minggu 12 April 2020
pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, Kemenko Perekonomian
mencatat jumlah yang mendaftar sebanyak 1,4 juta orang.

Baca Juga :  12 Jam Diperiksa, Abu Janda Masih Berstatus Saksi

Terpisah, Direktur Eksekutif
Manajemen Pelaksana PKP Denni Puspa Purbasari menambahkan pemerintah melalui
Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak memungut biaya dalam penyaluran insentif
per bulan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan kepada peserta yang mengikuti
program Kartu Prakerja. ”Kami transfer tanpa dikurangi satu rupiah pun dari hak
bapak dan ibu, rekan semuanya,” jelasnya.

Adapun insentif itu akan
ditransfer kepada peserta yang menuntaskan pelatihan ke rekening yang
sebelumnya dipilih peserta seperti rekening bank atau rekening dompet
elektronik seperti OVO, Link Aja, atau GoPay. ”Uang insentif ini diharapkan
dapat menjadi jaring pengaman sosial yang meringankan beban, silahkan digunakan
sebaiknya,” kata Denni

Selanjutnya Denni merinci besaran
manfaat dalam kartu Prakerja itu yakni dana sebesar Rp3.550.000 per orang yang
diberikan satu kali. Rinciannya, sebesar Rp1 juta akan digunakan untuk biaya
pelatihan yang telah dipilih sendiri oleh peserta. Total ada 900 jenis
pelatihan yang tersedia di delapan kanal digital yang dipilih peserta ketika
pertama mendaftar.

Para calon peserta juga bisa
membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk
harga dan kesesuaian minat. ”Kalau paket masing-masing harganya 200 ribu,
peserta bisa ambil sampai lima modul pelatihan yang tersedia di digital
platform dan baru bisa ambil pelatihan kedua jika sudah menuntaskan pelatihan
pertama,” imbuhnya.

Selain biaya pelatihan, insentif
total Rp2.400.000 atau sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan
berturut-turut empat bulan akan ditransfer kepada peserta. Kemudian sisanya
yakni sebesar Rp 150 ribu digunakan untuk biaya survei sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan program.

Sasaran penerima kartu prakerja
ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengeyam pendidikan
formal. Program kartu prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini
diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.

Baca Juga :  Menteri KLH Luncurkan Peta Hutan Adat, Ini Rinciannya

Mengingat anggaran pemerintah
yang terbatas, Denni mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan kepada orang
yang terdampak Covid-19 lebih dalam untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja
itu. ”Dahulukan mereka jika ada yang lebih susah dan mari kita berikan
kesempatan mengambil kartu prakerja bagi mereka,” terang Denni.

Pelaksana program Kartu Prakerja
sendiri mencatat hingga, Senin (14/4) sudah 4 juta orang sudah mendaftarkan
diri dalam program pelatihan peningkatan kompetensi yang terhitung sejak
diluncurkan pada Sabtu (11/4). ”Pendaftaran dibuka setiap Minggu. Dari Senin
sampai Kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB,” jelasnya di Graha BNPB.

Adapun tata cara cara pendaftaran
hingga proses diterima dalam pelatihan kompetensi itu meliputi rangkaian
tahapan. Pertama, calon peserta mendaftar melalui dalam jaringan (daring) atau
online di laman resmi prakerja.go.id, dan memasukkan data diri.

Pelaksana kemudian akan melakukan
verifikasi dan dilanjutkan dengan tes singkat untuk kemampuan dasar dan
motivasi diri. Tahap selanjutnya, ketika calon peserta itu lolos, maka mereka
diarahkan untuk masuk ke kanal digital yang menjadi mitra manajemen pelaksana
kartu prakerja. ”Kemudian pilih sendiri jenis pelatihan yang diinginkan,” kata
Denni sembari menambahotal ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di delapan
kanal digital tersebut.

Para calon peserta juga bisa
membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk
harga dan kesesuaian minat. Setelah memilih jenis pelatihan, calon peserta itu
tinggal mengikuti pelatihan secara daring mengingat masa Covid-19 ini panitia
memutuskan pelatihan dilaksanakan tanpa tatap muka. ”Setelah mengikuti
pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan tolong berikan
kami ulasan yang jujur terhadap kualitas pelayanan itu untuk menjadi masukan
yang bisa kami perbaiki,” pungkas Denni.

JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni
Monardo melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari
pandemi virus corona baru atau Covid-19.

“Dari laporan para menteri, ada
1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan
Kartu Prakerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat
terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta,
Senin (14/4).

Dalam rapat itu, Doni mengatakan
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran
insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan
oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi
masyarakat yang terdampak Covid-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

Bansos itu antara lain Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan
sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan
berbagai bantuan sosial lainnya. ”Dimulai juga pekan ini program jaring
pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek
mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar dia.

Bantuan sosial terbaru dari
pemerintah adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama
tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak Covid-19. Bantuan ini
juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya
karena dikhawatirkan memperluas penularan Covid-19.

Di luar Jabodetabek, pemerintah
pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos PKH
dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat itu, kata Doni, Kepala Negara juga meminta keberadaan para Tenaga
Kerja Indonesia di Malaysia terus diperhatikan.

Para TKI harus dipastikan tidak
kekurangan bahan makanan Adapun pembukaan pendaftaran bagi calon peserta
Program Kartu Prakerja (PKP) telah resmi dibuka pada Sabtu (11/4) oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hingga Minggu 12 April 2020
pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, Kemenko Perekonomian
mencatat jumlah yang mendaftar sebanyak 1,4 juta orang.

Baca Juga :  12 Jam Diperiksa, Abu Janda Masih Berstatus Saksi

Terpisah, Direktur Eksekutif
Manajemen Pelaksana PKP Denni Puspa Purbasari menambahkan pemerintah melalui
Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak memungut biaya dalam penyaluran insentif
per bulan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan kepada peserta yang mengikuti
program Kartu Prakerja. ”Kami transfer tanpa dikurangi satu rupiah pun dari hak
bapak dan ibu, rekan semuanya,” jelasnya.

Adapun insentif itu akan
ditransfer kepada peserta yang menuntaskan pelatihan ke rekening yang
sebelumnya dipilih peserta seperti rekening bank atau rekening dompet
elektronik seperti OVO, Link Aja, atau GoPay. ”Uang insentif ini diharapkan
dapat menjadi jaring pengaman sosial yang meringankan beban, silahkan digunakan
sebaiknya,” kata Denni

Selanjutnya Denni merinci besaran
manfaat dalam kartu Prakerja itu yakni dana sebesar Rp3.550.000 per orang yang
diberikan satu kali. Rinciannya, sebesar Rp1 juta akan digunakan untuk biaya
pelatihan yang telah dipilih sendiri oleh peserta. Total ada 900 jenis
pelatihan yang tersedia di delapan kanal digital yang dipilih peserta ketika
pertama mendaftar.

Para calon peserta juga bisa
membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk
harga dan kesesuaian minat. ”Kalau paket masing-masing harganya 200 ribu,
peserta bisa ambil sampai lima modul pelatihan yang tersedia di digital
platform dan baru bisa ambil pelatihan kedua jika sudah menuntaskan pelatihan
pertama,” imbuhnya.

Selain biaya pelatihan, insentif
total Rp2.400.000 atau sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan
berturut-turut empat bulan akan ditransfer kepada peserta. Kemudian sisanya
yakni sebesar Rp 150 ribu digunakan untuk biaya survei sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan program.

Sasaran penerima kartu prakerja
ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengeyam pendidikan
formal. Program kartu prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini
diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.

Baca Juga :  Menteri KLH Luncurkan Peta Hutan Adat, Ini Rinciannya

Mengingat anggaran pemerintah
yang terbatas, Denni mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan kepada orang
yang terdampak Covid-19 lebih dalam untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja
itu. ”Dahulukan mereka jika ada yang lebih susah dan mari kita berikan
kesempatan mengambil kartu prakerja bagi mereka,” terang Denni.

Pelaksana program Kartu Prakerja
sendiri mencatat hingga, Senin (14/4) sudah 4 juta orang sudah mendaftarkan
diri dalam program pelatihan peningkatan kompetensi yang terhitung sejak
diluncurkan pada Sabtu (11/4). ”Pendaftaran dibuka setiap Minggu. Dari Senin
sampai Kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB,” jelasnya di Graha BNPB.

Adapun tata cara cara pendaftaran
hingga proses diterima dalam pelatihan kompetensi itu meliputi rangkaian
tahapan. Pertama, calon peserta mendaftar melalui dalam jaringan (daring) atau
online di laman resmi prakerja.go.id, dan memasukkan data diri.

Pelaksana kemudian akan melakukan
verifikasi dan dilanjutkan dengan tes singkat untuk kemampuan dasar dan
motivasi diri. Tahap selanjutnya, ketika calon peserta itu lolos, maka mereka
diarahkan untuk masuk ke kanal digital yang menjadi mitra manajemen pelaksana
kartu prakerja. ”Kemudian pilih sendiri jenis pelatihan yang diinginkan,” kata
Denni sembari menambahotal ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di delapan
kanal digital tersebut.

Para calon peserta juga bisa
membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk
harga dan kesesuaian minat. Setelah memilih jenis pelatihan, calon peserta itu
tinggal mengikuti pelatihan secara daring mengingat masa Covid-19 ini panitia
memutuskan pelatihan dilaksanakan tanpa tatap muka. ”Setelah mengikuti
pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan tolong berikan
kami ulasan yang jujur terhadap kualitas pelayanan itu untuk menjadi masukan
yang bisa kami perbaiki,” pungkas Denni.

Terpopuler

Artikel Terbaru