PALANGKA RAYA – Mahalnya tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat, menjadi sorotan Anggota DPR RI Dapil Kalteng Mukhtarudin. Sebeb, kenaikan itu sangat membebani masyarakat yang saat ini terdampak covid-19.
Anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan, banyak warga yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang dibebankan PLN kepada masyarakat. Lonjakan tagihan listrik itu praktis membuat beban masyarakat kian berat di saat tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Wakil Rakyat di Gedung Parlemen Senayan dari Dapil Kalteng ini pun mempertanyakan hal tersebut saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN secara daeing. Pada kesempatan itu, Politisi Partai Golkar ini pun meminta agar PLN transparansi dalam pencatatan tagihan. Dia meminta agar akuntabilitas serta akurasi menjadi perhatian PLN agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta pihak PLN dapat melakukan pencatata dengan akuntabilitas, ketepatan dan keakurasian penghitungan tarif di PLN. Ini penting agar menjadi perhatian pak menteri dan sekaligus memberi catatan ke PLN,” ucapnya melalui rilis.
Menurutnya, terkait PT PLN (Persero) yang telah mengeluarkan skema terkait penghitungan tagihan listrik di bulan Juni. Masyarakat diperbolehkan mencicil pembayaran tagihan listrik hingga tiga bulan apabila mengalami lonjakan tagihan sebesar lebih dari 20 persen.
“Kami Komisi VI DPR minta PLN menjelaskan secara gamblang ke masyarakat terkait kenaikan tarif listrik tersebut. Komunikasi yang baik antara PLN dan masyarakat perlu dilakukan hingga ke petugas PLN yang paling bawah untuk disampaikan ke pelanggan langsung penyebab melonjaknya tagihan listrik tersebut,” pungkasnya.
PALANGKA RAYA – Mahalnya tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat, menjadi sorotan Anggota DPR RI Dapil Kalteng Mukhtarudin. Sebeb, kenaikan itu sangat membebani masyarakat yang saat ini terdampak covid-19.
Anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan, banyak warga yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang dibebankan PLN kepada masyarakat. Lonjakan tagihan listrik itu praktis membuat beban masyarakat kian berat di saat tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Wakil Rakyat di Gedung Parlemen Senayan dari Dapil Kalteng ini pun mempertanyakan hal tersebut saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN secara daeing. Pada kesempatan itu, Politisi Partai Golkar ini pun meminta agar PLN transparansi dalam pencatatan tagihan. Dia meminta agar akuntabilitas serta akurasi menjadi perhatian PLN agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta pihak PLN dapat melakukan pencatata dengan akuntabilitas, ketepatan dan keakurasian penghitungan tarif di PLN. Ini penting agar menjadi perhatian pak menteri dan sekaligus memberi catatan ke PLN,” ucapnya melalui rilis.
Menurutnya, terkait PT PLN (Persero) yang telah mengeluarkan skema terkait penghitungan tagihan listrik di bulan Juni. Masyarakat diperbolehkan mencicil pembayaran tagihan listrik hingga tiga bulan apabila mengalami lonjakan tagihan sebesar lebih dari 20 persen.
“Kami Komisi VI DPR minta PLN menjelaskan secara gamblang ke masyarakat terkait kenaikan tarif listrik tersebut. Komunikasi yang baik antara PLN dan masyarakat perlu dilakukan hingga ke petugas PLN yang paling bawah untuk disampaikan ke pelanggan langsung penyebab melonjaknya tagihan listrik tersebut,” pungkasnya.
