26.3 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Menlu Retno Ajak Sejumlah Pejabat Negara Sahabat Gagalkan Rencana Jaha

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu Palestina ke
forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi atau
mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Menlu Retno Marsudi telah
menyampaikan sikap Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5).

Beberapa hari terakhir, ia juga
telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Perdana Menteri
Palestina Mohammad Shtayyeh, dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota
Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta
organisasi dan lembaga internasional lainnya.

“Dalam surat (yang saya
kirim ke pejabat tinggi negara sahabat, red), saya menyebutkan aneksasi tidak
hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam
seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina,” terang Retno
saat jumpa pers mingguan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/5).

Baca Juga :  Amerika Tak Berdaya, Turki Caplok Suriah Utar

Oleh karena itu, ia mendorong
komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum
internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, pada pertemuan
Dewan Keamanan PBB pada Rabu malam, Retno menekankan lembaga tersebut punya
kewajiban memulihkan kembali hak Palestina terhadap wilayahnya sesuai dengan
tapal batas 1967.

Tapal Batas 1967, kerap dikenal
dengan 1967 Borders atau Green Line, merupakan garis batas yang ditetapkan saat
gencatan senjata sebelum Israel mengadakan serangan selama enam hari ke
daerah-daerah yang dihuni oleh rakyat Palestina, termasuk di antaranya di Tepi
Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

“Kita tidak dapat membiarkan
Israel melanjutkan rencana aneksasinya (di Tepi Barat, red),” terang
Retno.

Baca Juga :  Salat Tarawih di Masjid Nabawi Akan Dibatasi Maksimal 60 Ribu Orang

Menlu Retno menyampaikan ia juga
mengangkat isu Palestina saat menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat Michael Richard Pompeo, Rabu.

“Saya menekankan kembali
posisi Indonesia terkait masalah Palestina tidak akan berubah. Saya berharap
pada kepemimpinan AS mencegah Israel menjalankan rencananya meneruskan aneksasi
di Tepi Barat,” kata Retno menyampaikan isi percakapannya dengan Mike
Pompeo, panggilan populer menteri luar negeri AS.

Israel, di bawah kepemimpinan
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berencana mengambil paksa seluruh wilayah
Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden AS
Donald Trump, tetapi ditentang oleh Palestina serta sebagian besar negara di
Eropa dan Asia.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu Palestina ke
forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi atau
mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Menlu Retno Marsudi telah
menyampaikan sikap Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5).

Beberapa hari terakhir, ia juga
telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Perdana Menteri
Palestina Mohammad Shtayyeh, dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota
Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta
organisasi dan lembaga internasional lainnya.

“Dalam surat (yang saya
kirim ke pejabat tinggi negara sahabat, red), saya menyebutkan aneksasi tidak
hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam
seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina,” terang Retno
saat jumpa pers mingguan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/5).

Baca Juga :  Amerika Tak Berdaya, Turki Caplok Suriah Utar

Oleh karena itu, ia mendorong
komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum
internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, pada pertemuan
Dewan Keamanan PBB pada Rabu malam, Retno menekankan lembaga tersebut punya
kewajiban memulihkan kembali hak Palestina terhadap wilayahnya sesuai dengan
tapal batas 1967.

Tapal Batas 1967, kerap dikenal
dengan 1967 Borders atau Green Line, merupakan garis batas yang ditetapkan saat
gencatan senjata sebelum Israel mengadakan serangan selama enam hari ke
daerah-daerah yang dihuni oleh rakyat Palestina, termasuk di antaranya di Tepi
Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

“Kita tidak dapat membiarkan
Israel melanjutkan rencana aneksasinya (di Tepi Barat, red),” terang
Retno.

Baca Juga :  Salat Tarawih di Masjid Nabawi Akan Dibatasi Maksimal 60 Ribu Orang

Menlu Retno menyampaikan ia juga
mengangkat isu Palestina saat menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat Michael Richard Pompeo, Rabu.

“Saya menekankan kembali
posisi Indonesia terkait masalah Palestina tidak akan berubah. Saya berharap
pada kepemimpinan AS mencegah Israel menjalankan rencananya meneruskan aneksasi
di Tepi Barat,” kata Retno menyampaikan isi percakapannya dengan Mike
Pompeo, panggilan populer menteri luar negeri AS.

Israel, di bawah kepemimpinan
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berencana mengambil paksa seluruh wilayah
Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden AS
Donald Trump, tetapi ditentang oleh Palestina serta sebagian besar negara di
Eropa dan Asia.

Terpopuler

Artikel Terbaru