PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar
dari Kalimantan Tengah (Kalteng), Mukhtarudin meminta Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) segera melaksanakan kolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dalam mengembangkan usaha. Itu agar memperbesar jumlah masyarakat yang
mendapat akses lembaga keuangan formal di Indonesia.
Mukhtarudin mengatakan, harapan
ini muncul karena berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga September lalu
masih ada 91,3 juta masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial formal
dari perbankan (unbankable). Padahal,
akses layanan finansial formal menjadi kunci agar UMKM bisa berkembang dan
cepat naik kelas.
“Salah satu cara
meningkatkan jumlah warga dan pelaku UMKM yang terjangkau layanan finansial
formal, yakni melalui kolaborasi berbentuk perusahaan induk (holding). Melalui
holding pemberdayaan dan penetrasi layanan keuangan formal terhadap UMKM bisa
berjalan beriringan,” ucapnya, Senin (23/11).
Menurutnya, sekarang banyak UMKM
yang belum tersentuh layanan perbankan, jadi kesulitan begitu pemerintah mau
menyalurkan bantuan bagi mereka. Soalnya bantuan harus ditransfer melalui
rekening, sementara banyak UMKM belum terkoneksi jaringan bank. “Ini harus
dibenahi dari pangkalnya melalui pembentukan database terpadu,” ujar
Mukhtarudin.
Politikus Partai Golkar ini berpendapat,
holding pemberdayaan UMKM bisa melibatkan sejumlah BUMN yang selama ini banyak
bergerak di pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. Itu seperti PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional
Madani (Persero). Selain itu, holding juga harus berkolaborasi dengan
Kementerian Koperasi dan UKM untuk membentuk data tunggal UMKM.
“BRI fokus usaha mikro, dari dulu
disebut bank orang kecil atau wong cilik. Sekarang BRI harus kembali kepada
filosofinya tersebut dan bisa berkolaborasi dengan Pegadaian, kemudian ada PNM,
kemudian Kemenkop UKM, semua bisa disatukan di situ agar UMKM itu datanya
bagus. Jadi ada bantuan atau program apapun sudah gampang, karena datanya
dimiliki bank,” pungkasnya.