PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalteng Rusita Irma
mengaku mendukung wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemilihan
kepala daerah dipilih oleh angota DPRD. Menurutnya, anggota dewan yang duduk di
lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Karena DPRD sudah cukup
mewakili suara rakyat karena kita juga dipilih oleh masyarakat,” katanya
kepada Kalteng Pos di ruang Komisi I, Kamis (21/11).
Menurut anggota Komisi 1 yang
membidangi Hukum Pemerintahan dan Keuangan ini, hal itu akan meminimalisir
masalah-masalah yang terjadi selama ini di Indonesia. Pasalnya, banyak kepala
daerah yang terjerat kasus korupsi dan sedang ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut politikus PKB Kalteng
tersebut menegaskan, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD juga
meminimalisir pengeluaran untuk biaya pilkada yang mencapai ratusan miliar. Baik
oleh KPU, Bawaslu, pihak keamanan dan lainnya.
“Saat dipilih oleh rakyat,
para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi
terbaik sementara ketika dipilih oleh DPRD, kepala daerah cukup dan melakukan
komunikasi DPRD sebagai wakil rakyat,” terang legislator asal daerah
pemilihan Kalteng V tersebut.
Oleh karena itu, lanjutnya,
hendaknya semua pihak menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah
berjalan dengan baik. Meski tak menampik banyak yang perlu dievaluasi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang
dilakukan oleh KPK kepada sejumlah kepala daerah bukanlah prestasi. Sebab
menurut Tito, sangat mudah bagi KPK menangkap pejabat daerah yang berpotensi
korupsi, karena memang rentan dilakukan demi mengembalikan modal tinggi yang
mereka keluarkan saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ongkos tinggi itu, menurut Tito
membuat para kepala daerah untuk mencari kembali modal dan tinggal menggunakan
teknik-teknik intelijen, investigasi. Menarget kepala daerah, sangat mudah
sekali dan pasti akan melakukan korupsi. (nue/uni/nto)