PALANGKA RAYA – Walaupun
Provinsi Kalteng mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK secara resmi kepada Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalteng untuk tahun anggaran 2018, namun Wakil Gubernur Kalteng,
Habib Ismail Bin Yahya, tetap menginginkan adanya perbaikan dan penyempurnaan
menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang.
“Kami berharap dengan
semakin baiknya pengelolaan keuangan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja penyelenggaraan Pemprov Kalteng yang telah dituangkan dalam hasil
laporan pemeriksaan,” kata Habib Ismail Bin Yahya.
Habib juga mengucapkan
terima kasih atas segala rekomendasi yang sangat berharga dan saran-saran yang
penting yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai entitas pelaporan
keuangan Pemprov Kalteng.
Pihaknya akan berupaya
memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK
termasuk sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
“Pemprov Kalteng juga
terus berusaha mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal dan konsultan
hukum dengan aparat pengawasan eksternal mempertahankan WTP yang telah dicapai
selama 5 tahun berturut-turut,” tutupnya. (atm)