SAMPIT, KALTENGPOS.CO – Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Rudini Darwan Ali dan H Samsudin atau pasangan Kotim Bercahaya menyampaikan, jika dipercaya memimpin Kotim, pihaknya akan mengoptimalisasi program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan desa dan daerah.
“Kami mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotim untuk ikut berpartisipasi membangun daerah melalui optimalisasi program CSR. Partisipasi pihak swasta atau perusahaan dalam membangun daerah juga sangat diperlukan, khususnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah ini,” ujar Calon Bupati Kabupaten Kotim Muhammad Rudini Darwan Ali, Rabu (18/11).
Menurutnya, program CSR juga memiliki peran yang strategis. Bukan saja untuk menambah daya dan cakupan upaya penanganan kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi juga untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui dukungan program alternatif yang lebih kontekstual sesuai prakarsa atau inisiatif masyarakat miskin itu sendiri.
“Kalau nanti Kotim Bercahaya terpilih memimpin Kabupaten Kotim, kami akan melakukan memetakan potensi perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga akan merumuskan kebijakan dan program CSR yang benar-benar kontekstual dan efektif,” ucap Rudini.
Dirinya juga mengatakan akan melakukan review terhadap berbagai kajian dan penelitian, dan akan mengumpulkan serta melakukan analisis terhadap data terbaru tentang pelaksanaan program CSR semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kotim, dan juga mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari para warga masyarakat dan melakukan indept interview.
“Hasil dari penelitian nanti akan ada gagasan dan Strategi untuk mengoptimalisasi program CSR, guna untuk upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga program CSR benar-benar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutup Rudini.
Dia juga menambahkan, pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR ini mungkin merupakan suatu bentuk kerja sama baru antara pemerintah dengan swasta. Tetapi dalam proses kerja sama ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparency dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat berlanjut atau Sustainable Cooperation.