Persoalan Kawasan Kumuh Perlahan Selesai

PALANGKA
RAYA – Wali Kota Palangka Raya
Fairid Naparin menargetkan semasa kepemimpinannya, persoalan kawasan kumuh
perlahan selesai. Menurut dia, penataan kawasan kota, dan mempercantik kawasan
kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025. Yang mana, rencana itu yakni “terwujudnya kota yang layak huni”. Dia juga berkeyakinan, itu
juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2015-2019 melalui perwujudan “kota tanpa permukiman kumuh”.

“Untuk
mendukung program ini, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melakukan
gerakan 100-0-100 yaitu menyediakan 100 persen akses air minum, mengurangi
kawasan kumuh hingga 0 persen dan menyediakan 100 persen akses sanitasi,”
ucapnya saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Workshop Program
Kota tanpa Kumuh di Hotel Royal
Global Palangka Raya, Kamis (17/10).

Katanya,
untuk sementara luas wilayah kumuh di Kota Palangka Raya adalah 94,17 hektare (Ha)
atau 89,52 persen dari total 105,2 ha. Demi tercapainya nol ha permukiman kumuh itu,
lanjutnya, perlu kolaborasi
antara Program KOTAKU, pemda, swasta dan masyarakat.

“Dengan
adanya kolaborasi
ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif. Contohnya meningkatkan
komitmen pemda dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan swasta kepada pemerintah,” tuturnya.

Dengan
adanya kegiatan program workshop ini, dia berharap dapat memberikan manfaat
untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan komitmen,
peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terkait sehingga dapat
tercapainya target 100-0-100.

Untuk
penanganan kota tanpa kumuh, terang Fairid, pemko berkolaborasi dengan KOTAKU
dan masyarakat dalam mencapai target sesuai RPJPN dan RPJMN dengan rencana 2020
sudah mencapai target nol ha. “Sejauh ini dari 105,2 ha, kami sudah menangani
sekitar 94,2 ha dan tersisa 11 ha yang belum ditangani. Untuk wilayah 11 ini
adalah daerah Pahandut dan kawasan Kereng Bangkirai,” ungkapnya

Terkait
dana, pihaknya berkolaborasi APBN dan APBD.
Untuk APBN total Rp8 miliar untuk skala lingkungan dan
infrastruktur melalui program KOTAKU tahun ini. “Untuk
kesiapan lahan dananya dari APBD, dan untuk Infrastruktur dananya dari APBN,”
pungkasnya. (*ahm/*pra/ami/iha/CTK)

PALANGKA
RAYA – Wali Kota Palangka Raya
Fairid Naparin menargetkan semasa kepemimpinannya, persoalan kawasan kumuh
perlahan selesai. Menurut dia, penataan kawasan kota, dan mempercantik kawasan
kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025. Yang mana, rencana itu yakni “terwujudnya kota yang layak huni”. Dia juga berkeyakinan, itu
juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2015-2019 melalui perwujudan “kota tanpa permukiman kumuh”.

“Untuk
mendukung program ini, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melakukan
gerakan 100-0-100 yaitu menyediakan 100 persen akses air minum, mengurangi
kawasan kumuh hingga 0 persen dan menyediakan 100 persen akses sanitasi,”
ucapnya saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Workshop Program
Kota tanpa Kumuh di Hotel Royal
Global Palangka Raya, Kamis (17/10).

Katanya,
untuk sementara luas wilayah kumuh di Kota Palangka Raya adalah 94,17 hektare (Ha)
atau 89,52 persen dari total 105,2 ha. Demi tercapainya nol ha permukiman kumuh itu,
lanjutnya, perlu kolaborasi
antara Program KOTAKU, pemda, swasta dan masyarakat.

“Dengan
adanya kolaborasi
ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif. Contohnya meningkatkan
komitmen pemda dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan swasta kepada pemerintah,” tuturnya.

Dengan
adanya kegiatan program workshop ini, dia berharap dapat memberikan manfaat
untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan komitmen,
peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terkait sehingga dapat
tercapainya target 100-0-100.

Untuk
penanganan kota tanpa kumuh, terang Fairid, pemko berkolaborasi dengan KOTAKU
dan masyarakat dalam mencapai target sesuai RPJPN dan RPJMN dengan rencana 2020
sudah mencapai target nol ha. “Sejauh ini dari 105,2 ha, kami sudah menangani
sekitar 94,2 ha dan tersisa 11 ha yang belum ditangani. Untuk wilayah 11 ini
adalah daerah Pahandut dan kawasan Kereng Bangkirai,” ungkapnya

Terkait
dana, pihaknya berkolaborasi APBN dan APBD.
Untuk APBN total Rp8 miliar untuk skala lingkungan dan
infrastruktur melalui program KOTAKU tahun ini. “Untuk
kesiapan lahan dananya dari APBD, dan untuk Infrastruktur dananya dari APBN,”
pungkasnya. (*ahm/*pra/ami/iha/CTK)