PALANGKA RAYA – Larangan
ekspor hasil hutan berupa rotan, mendapat perhatian serius kalangan DPRD
Kalteng. Sebab, larangan itu merugikan masyarakat, khususnya petani rotan yang
ada di Kalteng.
Kalteng sendiri merupakan
salah satu provinsi penghasil rotan. Komoditas rotan menjadi anadalan petani di
Kalteng selain karet dan sawit. Namun, sejak adanya lantaran ekspor banyak
petani yang menjerit, bahkan beberapa pembeli rotan gulung tikar.
“Larangan ekspor ini
menjadi perhatian kami di DPRD Kalteng, khususnya Komisi II yang membidangi
kehutanan dan perkebunan di Kalteng. Sebab, larangan ekspor rotan sangat
berdampak pada perekonomian masyarakat Kalteng,” kata Ketua Komisi II DPRD
Kalteng Lohing Simon.
Dia mengatakan, dalam waktu
dekat Komisi II akan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hudup
dan Kehutanan. Salah satu yang akan disampaikan yakni persoalan rotan di
Kalteng.
“Kami Komisi II akan
bertemu Wamen LHK dengan tujuan agar larangan ekspor rotan ditinjau kembali.
Kami akan perjuangkan agar larangan ekspor rotan dicabut,” ucapnya.
Wakil Rakyat dari dapil I
meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas ini menyebut, dampak larangan
ekspor tersebut sangat dirasakan masyarakat khususnya petani. Sebab, harga
rotan anjlok dan produksi kerajinan yang menggandalkan rotan juga tidal begitu
maksimal.
“Jika larangan ini
dicabut, maka dampaknya akan menguntungkan petani. Karena harga rotan akan
meningakat dan gairah petani rotan juga akan kembali menggeliat. Saat ini
petani dan perusahaan lesu, banyak yang tutup dan masyarakat banyak beralih
kepekerjaan lain,” ujarnya.
Menurut politisi PDIP ini,
selama ini industri rotan juga tidak banyak menampung rotan dari petani,
sehingga itu membuat harga rotan turun drastis. “Industri tidak berimbang
dengan produksi rotan yang ada, karena permintaan kecil dan suplaynya
besar,” pungkasnya. (arj)