PALANGKA RAYA – Pelanggaran
Pemilu tingkat kecamatan dinilai paling rawan pelanggaran. Itu disampaikan oleh
Anggota Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu (DKPP) Alfitra Salam pada kegiatan
Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik
Bahkan Alfitra menyebutkan,
suara ditingkat kecamatan sangat berpeluang dan rawan untuk di otak atik serta
dirubah. Untuk itu, Alfitra meminta penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan
tugas dengan penuh tg jawab dan jujur serta adil.
“Jangan sampai petugas
pemungutan suara menjadi petugas partai atau calon. Saya ingatkan dan harus
hati-hati ditingkat kecamatan, karena ini rawan dan sangat memungkinkan data
bisa dirubah,” tegas Anggota DKPP Alfitra Salam, Kamis (16/1).
Dia mengatakan, berdasarkan
pengalaman banyak kasus terjadi di tingkat kecamatan. Jadi petugas baik itu
pengawas dan masyarakat dapat menjaga agar ditingkat kecamatan tidak terjadi
kecurangan.
“Tingkat kecamatan
mengubahnya paling gambang, maka PPK dan PPS benar-benar diuji dalam
melaksanakan Pemilu, baik itu Pilgub maupun Pilbup. Dan saya mengajak panwas
dan measyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu yang jujur dan adil,”
tukasnya.
Selain rawannya pengubahan
data suara di tingkat kecamatan, persoalan klasik yang sering terjadi adalah
money politic. “Bagi persoalan dan kasus yang melanggar dan berkaitan
dengan hukum, petugas agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan
kejaksaan. Persoalan money politic merupakan masalah klasik dan sering terjadi,
ini harus kita awasi bersama,” pungkasnya. (arj)