PALANGKA RAYA – Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU)
Kalteng ingin Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila tetap kondusif dan tidak ada
muncul radikalisme di tengah kehidupan bermasyarakat. Begitu juga jelang
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo – Ma’ruf
Amin.
Ketua PWNU Kalteng HM Wahyudie F Dirun mengatakan, NU mengharapkan agar di provinsi
ini tidak ada pihak-pihak yang menggunakan topeng agama dan memaksakan tafsir
kebenaran tunggal versi golongannya, yang pada muaranya justru ingin menggeser
ideologi negara.
“Tidak boleh lagi ada tafsir lain bentuk negara ini, misalnya seperti
yang didengungkan kelompok pro-khilafah yang sudah dilarang beberapa waktu
lalu. Mari kita jaga kondusifitas Kalteng, jaga toleransi, tolak radikalisme,
memaksakan kehendak yang berujung bisa memecah persatuan dan kerukunan,”
ucap Wahyudie, Selasa (15/10/2019).
Dia juga setuju dengab upaya serius dan konkret, baik dari pemerintah
daerah maupun instansi terkait, untuk melakukan program deradikalisasi di
berbagai lini, termasuk di kalangan PNS. Ini karena banyaknya ditemukan
radikalisme yang menyebar massif.
“Maka program deradikalisasi harus secara massif pula. Radikalisme
mengatasnamakan agama juga kita lihat di generasi muda kita, di kampus-kampus
dan lainnya,” ujarnya.
Ditegaskannya, saat ini munculÂ
sekelompok orang yang selalu bersuara mempertanyakan kembali dan
meragukan Pancasila serta NKRI. Narasi yang dibangun, menilai bahwa sistem
bernegara yang digunakan di Indonesia buruk atau tidak cocok.
“Dan ini begitu massif dilakukan, terutama jelang polarisasi kubu
Pilpres 2019 yang sampai sekarang masih berlanjut,” tegasnya.
Disinyalir ada bibit radikalisme yang mendompleng atau menumpang, dan terus
bergerilya baik dunia nyata maupun maya (Medsos). Dan ini rupanya ada indikasi
diarahkan untuk “tidak terima” dengan pelantikan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Bagi kami di NU, Pancasila sudah final, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
untuk negara majemuk ini sudah pas. Indonesia sudah berdiskusi lama tentang
ini, sejak perumusan Pancasila dialog itu sudah ada,†tukasnya.
Sementara itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Lakpesdam) NU Kalteng mendorong untuk semua pihak melakukan deradikalisasi
lebih konkret lagi. “Harus digelorakan lagi, harus lebih disemangatkan
lagi oleh instansi terkait terutamanya Kementerian Agama sebagai motor, begitu
juga di Pemda. Sudah tidak dipungkiri lagi para PNS di lembaga negara dan
fungsional kampus pun terpapar. Mari ini kita jadikan keprihatinan bersama,†kata
Ketua Lakpesdam NU Kalteng, M Rozikin.
Diakuinya, fenomena memaksakan kehendak untuk berupaya mengganti sistem
demokrasi faktanya ada dan massif. Radikalisme juga kian banyak ditemukan.
“Karena itu kami menyarankan program deradikalisasi harus secara massif
pula dilakukan,” pungkasnya. (arj/nto)