PALANGKA RAYA,KALTENGPOS.CO – Ada
tiga pilar utama kegiatan dalam pelaksanaan Restorasi Gambut di Indonesia yang
dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). Pertama
rewetting (R1) atau pembasahan, kedua revegetation (R2) atau penanaman kembali,
ketiga revitalization (R3) atau revitalisasi sumber mata pencaharian.
Akhir pekan ini BRG secara khusus
melaksanakan Workshop Penguatan Kelembagaan Desa Pemelihara Infrastruktur
Pembasahan Gambut. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari 10-12 September
2020 di Palangka Raya ini diikuti oleh 40 kepala desa dan lurah dari Desa
Peduli Gambut yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Workshop diawali dengan arahan
dari Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Dr Myrna
A Safitri secara daring. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka
workshop oleh Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Fahrizal Fitri SHut MAP. Hadir pada acara pembukaan Kepala Pokja Edukasi dan
Sosilalisasi BRG Dr Ir Suwignya Utama
MBA, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Esau SSi Mkes.
Myrna dalam arahannya menyampaikan
infrastruktur pembasahan gambut (IPG) yang telah dibangun ini meliputi sumur
bor, sekat kanal dan penimbunan kanan. Semua IPG yang ada di desa masing-masing
perlu dilakukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik.
“Kami mendapatkan laporan ada di beberapa
tempat, meski tidak banyak, beberapa
sekat kanal dan sumur bor yang mulai rusak. Ini hal biasa, karena usia atau
faktor-faktor lain yang menyebabkan kerusakan. Namun yang paling penting
bagaimana kita memelihara yang sudah dibangun†kata Myrna dari Kantor BRG di
Jakarta.
Karena itu BRG memfasilitasi para
kepala desa dan lurah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan untuk bisa
hadir dalam workshop ini untuk membahas bagaimana pemeliharaan infrastruktur
pembasahan ini secara bersama-sama. Myrna berharap para kepala desa dan lurah
menjadi ujung tombak dalam pemeliharaan ini.
Dalam worskhop ini, para kades dan
lurah akan mendapatkan materi cara pemeliharaan infrastruktur pembasahan
dari para narasumber dari BRG. Myrna
berharap para kades dan lurah bisa memanfaatkan dengan baik pertemuan ini.
“Kita perlu menunjukan sumbangsih
kita terhadap upaya besar yang telah dilakukan bersama-sama ini. Memastikan
anggaran negara ini tidak terbuang sia-sia. Apa yang telah dibangun itu harus
mampu kita rawat dengan baik. Ini perlu komitmen bersama,†kata Myrna.
Beberapa desa telah melakukan
langkah baik dengan mengalokasikan dana di APBdes untuk pemeliharaan
infrastruktur ini. Ia berharap langkah ini bisa diikuti oleh desa-desa lainnya
sehingga infrastruktur yang telah dibangun dari anggaran negara ini bisa tetap
terpelihara dan manfaatnya bisa berkelanjutan.
Data yang disampaikan oleh Kepala
Pokja Wilayah Kalimantan & Papua BRG, Rudy Priyanto dalam paparannya, sejak
tahun 2017 sampai tahun 2019 di Kalteng telah dibangun 10.654 sumur bor, 2.875
sekat kanal, dan 115 penimbunan kanal.
Sedangkan di Kalsel ada 629 sumur bor, dan 130 sekat kanal.
Sementara itu Ketua Tim Restorasi
Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri SHut MAP mengatakan
infrastruktur berupa sekat kanal berfungsi untuk mengatur permukaan air agar di
saat kemarau gambut tetap basah, agar potensi kebakaran bisa dikurangi. Karena
bangunan sekat kanan dibangun semi permanen, perlu dijaga dan dipelihara.
Sementara itu pembangunan sumur
bor ini berfungsi untuk penyedian air untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau
jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Penentuan titik pembangunan sumur
bor berdasarkan kejadian sebelumnya
lokasi itu pernah terjadi kebakaran lahan.
Infrastruktur yang telah dibangun
BRG berupa sekat kanal dan sumur bor ini, menurut Fahrizal telah diserahkan
atau dihibahkan kepada kelompok
masyarakat peduli api di desa. Kelompok
masyarakat ini dibentuk oleh kepala desa.
“Bisa menggunakan APBdes untuk
pemeliharaan infrastruktur ini. Termasuk untuk operasional kelompok masyarakat
juga dibolehkan,†tegas Fahrizal yang sehari-hari menjabat sebagai Sekretaris
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Ia berharap kelompok masyarakat
peduli api yang telah menerima hibah infrastruktur ini bisa menjadi ujung
tombak penanganan kebakaran lahan di desanya. Karena salah satu ancaman
terhadap gambut di Kalteng ini adalah kebakaran lahan di saat musim kemarau.
Menurut Fahrizal selama ini
kegiatan restorasi gambut di Kalteng telah berjalan dengan baik. Semua berjalan
dengan simultan.
Ditanya bagaimana dengan kegiatan
Food Estate yang dicanangkan Pemerintah Pusat di Kalteng, apakah tidak ada
kekhawatiran akan merusak gambut yang telah direstorasi, menurutnya program
Food Estate akan bersinergi dengan restorasi gambut.
“Kami akan menginformasikan
letak-letak bangunan infrastruktur ini kepada instansi terkait agar pembangunan
yang dilakukan bisa selaras dengan program ini. Kami akan sinkronkan dengan
program food estate,†ujar Fahrizal seraya berharap masyarakat di desa juga
memberikan informasi serupa ke petugas di lapangan.