PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengelolaan dana desa masih menjadi
permasalahan yang menjadi keluhan kepala desa. Persoalan itu ditemui Anggota
Komite IV DPD RI asal Kalteng Habib Abdurrahman Al Balghaist saat melakukan
monitorong penyaluran dana desa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
“Kita telah melaksanakan
kegiatan workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa
di Kabupaten Pulang Pisau. Dan dari hasil workshop itu masih banyak ditemukan
kendala,” ucapnya, Kamis (5/11).
Persoalan utama yang menjadi
perhatian Habib Abdurrahman adalah kepala desa yang masih bingung dalam
mengelola dana desa. “Kita menemukan masih banyak kepala desa yang
kebingungan dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait bantuan Covid. Sebab,
ada di beberapa desa penerima PKH juga adalah penerima BLT,” ujarnya.
Habib meminta, aparatur desa
mengoptimalkan dana desa untuk percepatan pembangunan. Itu
guna mempercepat membangun kembali perekonomian dan peningkatan taraf
hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di desa.
“Kita juga memitna agar
pemeritnah dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa
dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dan juga lembag terkait juga dapat
memberikan pemahaman agar dana desa tidak disalahginakan,” ungkapnya.
Kegiatan monitorong dana desa
tersbeut juga dihadiri oleh BPKP pusat Gamawan, Dirjend Perbendaharaan Keuangan
Negara Ratih Hapsari Kusuma Wardhani, Pj Sekda Ir Sarifudin, Kadis BPMDes
Pulpis, Kadis Kominfo Pulpis, Kepala Bappeda Pulpis serta Camat Kahayan Hilir,
dan 23 kades.
Pada kesempatan itu, BPKP pusat
melalui Direktur kantor Perwakilan Kalteng Yusuf mengatakan, pihaknya membuka
diri kepada seluruh kades se Kalteng untuk bertanya terkait pengelolaan dana
desa. Dan dia juga siap melakukan pendampingan guna efesiensi penyerapan dan
pengelolaan dana desa.