PALANGKA
RAYA,KALTENGPOS.CO–Selama masa
pemerintahan Gubernur H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin
Yahya, ada banyak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
di semua wilayah Provinsi Kalteng. Upaya menuntaskan semua
proyek fisik hingga 100 persen membuahkan hasil.
Pencapaian di
bidang
infrastruktur membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng meraih
penghargaan
dari Kementerian
PUPR pada akhir November 2019 lalu.
“Selain kebijakan
yang dilakukan, ini adalah kerja keras bersama semua jajaran. Kalteng menjadi
salah satu provinsi yang memenuhi syarat dan sangat strategis menetukan
perekonomian masyarakat, seperti akses pelabuhan, daerah tertinggal,
tempat wisata, dan lainnya,” kata
calon
gubernur
nomor urut 2, Sugianto Sabran.
Tentunya bukan hanya
dana alokasi khusus, tapi dana alokasi umum juga diberlakukan sama. Hal
ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah
daerah selalu
hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya permasalahan infrastruktur, demi
mewujudkan
Kalteng yang lebih bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis (BERKAH).
“Dengan demikian
masyarakat mengetahui bahwa pemerintah selalu hadir jika ada masalah, karena seorang
gubernur
akan selalu
memikirkan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurutnya
infrastruktur yang kian mantap melalui pembangunan yang terus digencarkan,
bukan hanya difokuskan pada wilayah perkotaan, tetapi juga
merata
di seluruh wilayah Kalteng dan menyasar hingga daerah-daerah pelosok.
“Karena infrastruktur
menjadi perhatian pemprov.
Bukan
hanya soal jalan, tapi juga jembatan dan lainnya. Pembangunan infrastruktur
yang sudah selesai maupun yang masih dilaksanakan jad
perhatian
kami. Tentunya
yang
belum selesai akan dituntaskan. Kita
semua tentu tahu
betapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Kalteng
ini,â€
tambahnya.
Infrastruktur
yang memadai tentunya akan menekan biaya
ekonomi masyarakat. Pengembangan dan pengiriman hasil komoditas seperti karet,
buah-buahan, dan lainnya akan maksimal. Dengan
demikian gairah perekonomian akan lebih terlihat.
Di bawah komandonya,
sudah ada beberapa bukti kinerja pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan
keseriusan seorang pemimpin untuk menyelesaikan pembangunan di Kalteng secara
merata. Ia juga selalu mengingatkan kepada semua pihak
agar bekerja keras dan bahu-membahu membangun daerah. Cara
yang paling sederhana adalah dengan merawat infrastruktur yang
telah dibangun.
Tahun 2019 lalu, di bawah
pemerintahan H Sugianto Sabran, Kalteng sukses meraih penghargaan dari
Kementerian PUPR kategori pengelolaan infrastruktur terkait dana alokasi khusus
(DAK) untuk wilayah tengah Indonesia.
Selanjutnya pada tahun
2020 ini,
pemprov kembali mendapatkan penghargaan atas pembangunan jalan dan
jembatan. H Sugianto Sabran menyampaikan rasa bangga dan mengapresiasi kinerja
dan kerja sama semua pihak dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur selama
ini.
Dengan adanya
penghargaan itu memberi motivasi dan
semangat untuk menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan.
Diakuinya bahwa semua
pencapaian
tersebut
juga tak lepas dari dukungan dan campur tangan pemerintah
pusat,
melalui Presiden
Joko Widodo beserta jajaran menteri kabinetnya.
Ada banyak
pencapaian lain yang telah diraih, seperti menuntaskan pembangunan
dua jembatan di Barito Selatan, pembangunan jembatan layang di
Pangkalan
Bun Kolam, dan pembangunan jembatan di
Barito Utara.
Selain itu, pembangunan
pile slab di wilayah Bukit Rawi untuk mengatasi persoalan
banjir.
Jembatan di ruas jalan Palangka Raya-Bagugus ini merupakan jalan nasional
penghubung Kota Palangka Raya dengan enam kabupaten di Kalteng.
Ke depannya,
lanjut Sugianto,
ia bersama
H Edy Pratowo bertekad fokus merealisasikan program serta visi dan
misi
demi Kalteng
yang maju,
mandiri, dan adil. Keduanya
ingin membawa masyarakat Kalteng hidup lebih sejahtera.
Sugianto dan Edy juga ingin menyelesaikan pemantapan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP),
pengelolaan infrastruktur, pengelolaan SDA, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, pemantapan tata kelolah pemerintah daerah, pendidikan,
kesehatan dan pariwisata, pengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam,
serta pengelolaan pendapatan daerah.