KOMIKA Kiky Saputri menjadi trending di media sosial X dan menuai sorotan publik setelah menyentil kebijakan pemotongan gaji karyawan dialokasikan untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Dalam unggahannya di platform media sosial yang dulunya bernama Twitter itu, Kiky Saputri menyindir kebijakan Tapera yang dibuat di akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
“Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Atau Tabungan Penderitaan Rakyat? Akhhhh,” tulis Kiky Saputri dengan nada menyentil.
Setelah membuat unggahan itu, netizen justru ramai-ramai menghajar Kiky Saputri. Mereka mengaitkan twit tersebut dengan pilihannya dalam Pilpres 2024 di mana kala itu Kiky mendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Kiky Saputri menganggap aneh kritikan netizen yang menghajar dirinya mengaitkan dengan pilihan dalam Pilpres 2024 lalu. Pasalnya, kebijakan ini dibuat di era kepemimpinan Jokowi, bukan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Aku baru tahu kalau ini yang buat kebijakan Pak Prabowo,” ujar Kiky Saputri yang menyentil balik netizen.
Kiky Saputri menganggap kritikan itu akibat netizen belum move on dari kontestasi Pilpres 2024 lalu. Kekecewaan mereka pun masih belum mereda padahal kontestasi sudah tuntas dan masing-masing capres-cawapres sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing.
“Banyak yang tantrum ke pilihan Presiden yang akan datang, padahal yang dikritisi kebijakan Presiden yang sekarang. Memang ente pada yakin banget kalau pilihan kalian yang menang, kebijakan ini tidak dibuat juga oleh Pak Jokowi?” ujar Kiky Saputri.
“Terus yang boleh mengkritisi cuma yang kalah gitu? Gimana sih. Gak ngerti deh adinda. Oke gas oke gas,” imbuhnya.
Tapera yang dibuat di akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini menuai polemik cukup panas di masyarakat. Kabar tentang hal ini pun sudah sampai ke telinga DPR.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk meminta penjelasan kepada kepada mereka. DPR tidak ingin kebijakan itu justru memberatkan bahkan menyengsarakan masyarakat.
”Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Kebijakan itu jangan sampai memberatkan masyarakat,” tuturnya. (jpc)